JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hajriyanto Thohari sepakat untuk memberikan dukungan terhadap dilakukannya reformasi di tubuh Polri dan Kejaksaan AgungSikap mendukung reformasi tersebut diambil oleh dua pimpinan lembaga negara itu setelah munculnya sejumalh nama pejabat Polri dan Kejagung dalam rekaman rekayasa kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang MK, Selasa (3/11).
"Momentum ini harus digunakan untuk mereformasi total Polri dan Kejagung
BACA JUGA: Jangan Salah Pilih Ketua
Karena, mereka adalah pasukan terdepan di penegakan hukum," ujar Ketua DPD Irman Gusman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/11).Dijelaskan Irman, reformasi di tubuh Polri dan Kejagung harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dengan mengganti pejabat yang namanya disebut-sebut dalam rekaman
BACA JUGA: Kembalikan Kejayaan Golkar di Sulawesi
Terlebih banyak nama dari kedua lembaga yang disebut dalam rekaman Anggodo," imbuh Irman.Untuk itu, DPD akan mendukung penuh jika reformasi total dilakukan di internal Polri dan Kejagung
BACA JUGA: Survei Musda, Alex Noerdin Terpopuler
"Supaya tidak ada lagi kasus seperti ini yang terkesan mempermainkan hukum," tegas Irman.Di tempat yang sama, selain menyatakan mendukung reformasi Polri dan Kejagung, Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Thohari juga mendesak Kapolri dan Kejagung segera mengusut nama-nama yang ada di dalam rekaman"Kalau dua petinggi itu masih diam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memerintahkan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk membersihkan diri di internalnya masing-masingKalau kedua pimpin itu tidak lagi melaksanakan perintah presiden maka SBY tentu akan mencopotnya," kata Hajriyanto(fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Selamatkan PKB!
Redaktur : Tim Redaksi