JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka mengatakan, kasus kerusuhan dan aksi pembakaran di luar area Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah memperlihatkan buruknya kinerja dan koordinasi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Berdasarkan laporan dari PDI Perjuangan Koordinator Wilayah Saudi Arabia dan POSPERTKI, ujar Rieke, kerusuhan dan aksi pembakaran itu terjadi karena lambannya pelayanan dan beberapa hal yang mengecewakan yang terjadi di KJRI Jeddah.
"Kasus TKI Overstayer terjadi tiap tahun, mereka sesaki kolong-kolong jembatan. Tiap tahun kita meributkan persoalan yang sama. Pemerintah SBY tak punya strategi," kata Rieke di Jakarta, Senin (10/6).
Menurut Rieke, ketika pemerintah Saudi memberi kemudahan, pemerintah SBY tidak memanfaatkan dengan serius. Sebab lagi-lagi rakyat yang menjadi korban. "Padahal anggaran perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri mencapai 1 triliun," ucapnya.
Dengan peristiwa tersebut Rieke mendesak pemerintah SBY segera lakukan langkah pro aktif kepada pemerintah Kerajaan Saudi agar memberikan perpanjangan waktu amnesti dan tidak mempersulit masalah dokumen warga Indonesia yang menjalani "pemutihan" dokumen (seperti yang dilakukan Pemerintah India dan Filipina).
Kemudian, lanjut Rieke, pemerintah harus memberikan ijin kepada KJRI dapat menerbitkan paspor kepada WNI yang masih ingin bekerja dengan bersyarat. Selain itu mereka harus membuka loket pelayanan di wilayah lain selain di KBRI Ryadh dan KJRI Jeddah.
Politikus PDI Perjuangan menerangkan, pemerintah harus menyediakan sambungan telepon khusus dan prosedur resmi yang diterbitkan KJRI berisi langkah-langkah proses amnesti baik itu yang ingin pulang maupun menetap di Saudi. Pemerintah, kata Rieke, harus melibatkan pihak keamanan Indonesia baik itu intelejen dan sejenisnya untuk mengantisipasi ulah para calo.
Rieke menerangkan, pemerintah harus menambah personil (melibatkan relawan) untuk pelayanan di loket-loket, membuka tenda-tenda kesehatan dan menyediakan tim medis bagi warga Indonesia yang mengurus pemutihan.
Supaya kerusuhan tidak terulang kembali Rieke, mengajak semua pihak mampu menahan emosi. "Tindak kekerasan tidak akan membawa penyelesaian," pungkasnya. (gil/jpnn)
Berdasarkan laporan dari PDI Perjuangan Koordinator Wilayah Saudi Arabia dan POSPERTKI, ujar Rieke, kerusuhan dan aksi pembakaran itu terjadi karena lambannya pelayanan dan beberapa hal yang mengecewakan yang terjadi di KJRI Jeddah.
"Kasus TKI Overstayer terjadi tiap tahun, mereka sesaki kolong-kolong jembatan. Tiap tahun kita meributkan persoalan yang sama. Pemerintah SBY tak punya strategi," kata Rieke di Jakarta, Senin (10/6).
Menurut Rieke, ketika pemerintah Saudi memberi kemudahan, pemerintah SBY tidak memanfaatkan dengan serius. Sebab lagi-lagi rakyat yang menjadi korban. "Padahal anggaran perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri mencapai 1 triliun," ucapnya.
Dengan peristiwa tersebut Rieke mendesak pemerintah SBY segera lakukan langkah pro aktif kepada pemerintah Kerajaan Saudi agar memberikan perpanjangan waktu amnesti dan tidak mempersulit masalah dokumen warga Indonesia yang menjalani "pemutihan" dokumen (seperti yang dilakukan Pemerintah India dan Filipina).
Kemudian, lanjut Rieke, pemerintah harus memberikan ijin kepada KJRI dapat menerbitkan paspor kepada WNI yang masih ingin bekerja dengan bersyarat. Selain itu mereka harus membuka loket pelayanan di wilayah lain selain di KBRI Ryadh dan KJRI Jeddah.
Politikus PDI Perjuangan menerangkan, pemerintah harus menyediakan sambungan telepon khusus dan prosedur resmi yang diterbitkan KJRI berisi langkah-langkah proses amnesti baik itu yang ingin pulang maupun menetap di Saudi. Pemerintah, kata Rieke, harus melibatkan pihak keamanan Indonesia baik itu intelejen dan sejenisnya untuk mengantisipasi ulah para calo.
Rieke menerangkan, pemerintah harus menambah personil (melibatkan relawan) untuk pelayanan di loket-loket, membuka tenda-tenda kesehatan dan menyediakan tim medis bagi warga Indonesia yang mengurus pemutihan.
Supaya kerusuhan tidak terulang kembali Rieke, mengajak semua pihak mampu menahan emosi. "Tindak kekerasan tidak akan membawa penyelesaian," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ribuan TKI Ngamuk di KJRI Jeddah, Satu Tewas
Redaktur : Tim Redaksi