jpnn.com, JAKARTA - Mabes Polri memastikan uang hasil kejahatan dalam kasus pemerasan penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 akan dikembalikan kepada korban.
"Barang bukti yang kami amankan, kami sita Rp 2,5 miliar sekian, dan nanti akan dikembalikan kepada yang berhak," kata Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi Divisi Propam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto di Gedung TNCC Mabes Polri, Kamis.
BACA JUGA: Soal Kasus DWP, AKBP Malvino Dipecat Secara Tidak Hormat dari Polri
Agus mengatakan mengenai mekanisme pengembalian nantinya Polri akan mengatur pengembalian uang tersebut kepada para korban.
"Ini dalam rangka pendataan dilakukan oleh Divisi Propam, baik Biro Paminal kami temui dan nanti akan ada proses di sana untuk barang bukti Rp 2,5 miliar," katanya.
BACA JUGA: Mabes Polri Ungkap Peran Kombes Donald dalam Kasus Pemerasan WNA di DWP
Sebelumnya, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Abdul Karim mengatakan bahwa barang bukti yang diamankan dalam kasus pemerasan oleh personel polisi pada gelaran DWP 2024 sekitar Rp 2,5 miliar.
Selain itu, jumlah korban yang telah tercatat melalui pendalaman menyeluruh ada 45 orang.
BACA JUGA: Sidang Kasus Pemerasan Penonton DWP, AKBP Malvino Bakal Dipecat?
Personel polisi yang diamankan dalam kasus dugaan pemerasan ini berjumlah 18 orang, terdiri atas personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran.
Hingga kini terdapat lima orang personel polisi yang terlibat dalam kasus pemerasan ini sudah menjalani persidangan.
Lalu, sudah ada tiga orang personel polisi yang dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Mereka adalah Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak selaku Dirresnarkoba Polda Metro Jaya, AKBP Malvino Edward Yusticia selaku Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, dan AKP Yudhy Triananta Syaeful selaku Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
Tiga orang personel polisi itu telah menyatakan banding atas putusan pemecatan yang dijatuhkan. (antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tenaga Honorer Korupsi Dana Desa, Kerugian Negara Mencapai Rp 433 Juta
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti