jpnn.com - jpnn.com -Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) mengagendakan demonstrasi pada Aksi Bela Ulama dan Agama pada Sabtu (11/2), Minggu (12/2), dan Rabu (15/1).
Menanggapi itu, Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli meminta agar GNPF-MUI menyerahkan surat pemberitahuan kepada polisi. Pihaknya mengimbau pelaksaan demo sesuai dengan aturan yang berlaku.
BACA JUGA: Mendagri Minta Aksi Bela Ulama Diurungkan
"Saya dengar hari ini belum dapat surat. Ini kan hanya informasi beredar di medsos. Oleh karena itu, dengan adanya informasi ini, Polri imbau kepada masyarakat agar dalam pelaksaan unras wajib mengindahkan peraturan undang-undang yang ada," kata Boy di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (6/2).
Boy membenarkan bahwa pihaknya sudah mendeteksi adanya pergerakan warga di daerah untuk bertransmigrasi menjelang pelaksaan demo tersebut. Namun demikian, Boy menekankan, Polri akan mengantisipasi hal-hal yang berpotensi mengganggu kelancaran pilgub, khususnya di DKI Jakarta.
BACA JUGA: Mau Ikut Demo 11 Februari? Simak Dulu Pesan Kapolda Ini
Di samping itu, Boy menyarankan kepada semua pihak untuk mengurungkan niatnya berdemo. Sebab, tanggal-tanggal tersebut mengganggu masa tenang Pilkada Serentak 2017.
"Hari-hari tenang dimohonkan kepada semua pihak masyarakat untuk memberikan suasana kondusif. Agar memberikan ketenangan dan dimanfaatkan oleh petugas Bawaslu dan KPU untuk menyiapkan sarana dan prasarana. Termasuk check in terakhir logistik pemilu," tandas dia. (mg4/jpnn)
BACA JUGA: Top, Polda Jateng Punya Smile Police demi Layani Publik
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ayo Gowes! Korlantas Kampanye Keselamatan Lalu Lintas
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga