JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane, menyarankan agar para anggota Korps Polwan yang ingin berjilbab segera mencari dukungan ke Komisi III DPR, Menteri Pemberdayaan Perempuan, serta organisasi kemasyarakatan muslimah untuk mendesak perubahan Surat Keputusan (SK) Kapolri mengenai seragam kepolisian.
Selain desakan dari luar Polri, lobi-lobi di internal juga harus dilakukan secara intensif. Misalnya, dengan menampilkan sejumlah contoh dari berbagai negara bahwa penggunaan mengenakan jilbab tidak akan mengganggu tugas-tugas Polri.
Di banyak negara termasuk negara barat, ada polisi wanitanya menggenakan jilbab. Di dalam negeri, kata Neta, Polwan-polwan di Aceh bisa dijadikan contoh bahwa tugas-tugas mereka tidak terganggung meski para Polwan tersebut mengenakan jilbab.
"Dengan adanya kasus-kasus pelecehan seksual di kepolisian, antara lain atasan melakukan pelecehan seksual kepada polwannya, hal ini bisa dijadikan momentum untuk mendorong Polri mengubah Perkap Seragam dan mengizinkan para polwan mengenakan jilbab," kata Neta, Sabtu (15/6).
Jadi, ia menambahkan, tujuan Polwan diizinkan mengenakan jilbab ada dua. Pertama, memenuhi ketentuan agama bahwa para muslimah harus menutup auratnya. Kedua, untuk menghindari para Polwan menjadi korban pelecehan seksual, terutama oleh atasannya.
"Sebab itu IPW sangat menyayangkan pernyataan Wakapolri yang mengungkapkan jika ingin memakai jilbab, Polwan tersebut keluar saja dari Polri," ujarnya.
Dia menyatakan, pernyataan tersebut bukanlah pernyataan arif dari seorang pemimpin. Pernyataan itu adalah pernyataan yang sangat otoriter dari seorang pemimpin.
Seharusnya, kata dia, Wakapolri dan Kapolri yang sudah mau pensiun tersebut bisa bersikap arif. Bahkan, lanjut dia, bisa membuat sejarah baru agar dikenang para muslimah dari kalangan Polwan khususnya dan muslimah umumnya, yakni mengeluarkan ketentuan polwan bisa mengenakan jilbab.
"Bukan seperti selama ini cenderung memusuhi gagasan Polwan berjilbab dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan tidak arif, mentang-mentang berkuasa di Polri," ungkapnya. (boy/jpnn)
Selain desakan dari luar Polri, lobi-lobi di internal juga harus dilakukan secara intensif. Misalnya, dengan menampilkan sejumlah contoh dari berbagai negara bahwa penggunaan mengenakan jilbab tidak akan mengganggu tugas-tugas Polri.
Di banyak negara termasuk negara barat, ada polisi wanitanya menggenakan jilbab. Di dalam negeri, kata Neta, Polwan-polwan di Aceh bisa dijadikan contoh bahwa tugas-tugas mereka tidak terganggung meski para Polwan tersebut mengenakan jilbab.
"Dengan adanya kasus-kasus pelecehan seksual di kepolisian, antara lain atasan melakukan pelecehan seksual kepada polwannya, hal ini bisa dijadikan momentum untuk mendorong Polri mengubah Perkap Seragam dan mengizinkan para polwan mengenakan jilbab," kata Neta, Sabtu (15/6).
Jadi, ia menambahkan, tujuan Polwan diizinkan mengenakan jilbab ada dua. Pertama, memenuhi ketentuan agama bahwa para muslimah harus menutup auratnya. Kedua, untuk menghindari para Polwan menjadi korban pelecehan seksual, terutama oleh atasannya.
"Sebab itu IPW sangat menyayangkan pernyataan Wakapolri yang mengungkapkan jika ingin memakai jilbab, Polwan tersebut keluar saja dari Polri," ujarnya.
Dia menyatakan, pernyataan tersebut bukanlah pernyataan arif dari seorang pemimpin. Pernyataan itu adalah pernyataan yang sangat otoriter dari seorang pemimpin.
Seharusnya, kata dia, Wakapolri dan Kapolri yang sudah mau pensiun tersebut bisa bersikap arif. Bahkan, lanjut dia, bisa membuat sejarah baru agar dikenang para muslimah dari kalangan Polwan khususnya dan muslimah umumnya, yakni mengeluarkan ketentuan polwan bisa mengenakan jilbab.
"Bukan seperti selama ini cenderung memusuhi gagasan Polwan berjilbab dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan tidak arif, mentang-mentang berkuasa di Polri," ungkapnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ogah Tarik Tiga Menteri, PKS Punya Motif Ekonomi
Redaktur : Tim Redaksi