jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengungkapkan bahwa selama empat tahun pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla, pihaknya sudah membangun 999,5 kilometer Jalan Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) serta Jalan Administrasi.
“Dalam program pengamanan perbatasan Kemhan telah membangun 999,5 kilometer JIPP dan Jalan Administrasi di sepanjang perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan,” kata Ryamizard di Jakarta, beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Harga BBM Turun Lagi, Bamsoet: Kalau Bisa Gratis
Untuk melengkapi infrastruktur itu Kemhan juga telah membangun Pospamtas, Border Sign Post (BSP), dan pilar perbatasan. Pembangunan komponen pertahanan di perbatasan itu juga diperkuat dengan pemenuhan kekuatan pokok minimum TNI yang mencapai 61,8 persen.
“Selain itu untuk memberi rasa sejahtera bagi para prajurit sudah dibangun 241.441 unit rumah negara untuk mereka termasuk yang bertugas di perbatasan,” ujar Ryamizard.
BACA JUGA: Saran Menhan untuk Baasyir Jika Pengin Bebas
Pengamanan di perbatasan menurut Ryamizard perlu dilakukan sebagai bagian dari membangun profesionalisme TNI yang berujung pada membangun kedaulatan negara di wilayah sendiri.
Selain itu, pemerintah juga telah membangun tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan anggaran sebesar Rp 943 miliar. Sesuai nawa cita, membangun Indonesia dari pinggiran dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan (security) dan peningkatan kesejahteraan (prosperity) masyarakat.
BACA JUGA: Bu Mega Sebenarnya Ingin JK Tetap Dampingi Jokowi di Pilpres
PLBN yang berubah wajahnya tersebar di 7 lokasi perbatasan, di 7 kabupaten/ kota, dan 3 provinsi, dalam kurun waktu 2015 sampai 2018. Tahun 2019, pembangunan PLBN masih berlanjut, dan akan ada 4 lokasi lagi. Seluruh PLBN yang terbangun telah dilengkapi dengan pasar dan sarana-pra sarana pemukiman dasar lainnya.
Tujuh PLBN Terpadu yakni PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PLBN Skouw di Provinsi Papua. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sabar, Kebijakan Pemerintahan Jokowi Gampang Berubah
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh