’’APBN 2013 berpotensi menjadi APBN bancakan,’’ ujar Koordinator Investigasi Fitra Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Rabu (22/8).
Dia menegaskan, kebocoran APBN di sana-sini hampir dipastikan semakin besar ketimbang tahun-tahun sebelumnya. ’’Bahkan, (kebocoran APBN) di 2013 bisa lebih dari 30 persen,” tegasnya.
Semua sektor rawan dikorupsi. Hanya, peluang beberapa pos anggaran lebih terbuka. Di antaranya, pos penganggaran untuk bantuan sosial dan belanja modal seperti untuk pembangunan infrastruktur.
Mengacu pada sejumlah kasus korupsi yang bisa dibongkar, jika ditotal, kerugian negara memang cukup besar. Sebut saja kasus Nazaruddin di wisma atlet yang merugikan negara sekitar Rp 25 miliar. Atau, kasus mafia pajak Gayus Tambunan yang diperkirakan juga merugikan keuangan negara Rp 25 miliar. ”Harus dipahami bahwa kejahatan anggaran yang belum terungkap itu sebenarnya masih sangat banyak,” imbuh Uchok.
Selain itu, peluang kebocoran terlihat jika mengamati postur dalam RAPBN 2013. Penerimaan negara, baik yang bersumber dari pajak maupun PNBP (penerimaan negara bukan pajak), dihitung sangat rendah. ’’Ini juga membuka peluang terjadinya korupsi penerimaan negara seperti yang terus berulang selama ini,” ujarnya.
Menurut dia, sebenarnya ada kesempatan untuk setidaknya memperkecil kemungkinan kebocoran APBN. Caranya, DPR harus melibatkan seluas-luasnya peran masyarakat. Pelibatan dimulai dari perencanaan hingga penganggaran berbagai program kementerian dan lembaga negara.
Publik, kata Uchok, harus diberi kesempatan mengakses dokumen perencanaan dan penganggaran sebelum rapat kerja dimulai antara DPR dan mitra kerja. ”Tetapi, DPR kan berisi orang-orang parpol yang tentu berkepentingan langsung dengan anggaran,” jelasnya.
Keraguan atas komitmen DPR menyelamatkan APBN itu, ungkap dia, setidaknya juga telah tergambar dari segera didapatnya kendaraan dinas baru untuk wakil menteri pertanian. Jika tidak ada aral melintang, 30 Agustus nanti, Kantor Kementerian Pertanian akan menandatangani kontrak dengan pemenang tender. Saat ini masih merupakan masa sanggah lelang. ”Beginilah kondisi Indonesia, anggaran negara banyak diperebutkan pejabat publik sendiri,” tegasnya.
Menurut dia, meski anggaran pengadaan kendaraan roda empat untuk Wamen pertanian sebenarnya tidak terlalu besar untuk ukuran pejabat, yaitu Rp 520 juta, pemberian mobdin tersebut tetap dianggap kurang etis. Sebab, wamen yang baru diangkat pada akhir 2011 itu belum menunjukkan kinerja signifikan. ”Seharusnya, mereka (DPR, Red) bisa melarang eksekutif mendapat fasilitas mobil mewah dulu,” ungkapnya. (dyn/c6/ari)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 3600 Kecelakaan Terjadi Selama Arus Mudik Lebaran
Redaktur : Tim Redaksi