jpnn.com - jpnn.com - Komisi II DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan pemerintah daerah untuk gencar melakukan sosialisasi pilkada epada masyarakat. Dengan cara itu, angka golongan putih (golput) bisa ditekan.
Pilkada serentak akan diikuti 101 daerah. Baik pemilihan bupati atau wali kota, dan pemilihan gubernur. Pesta demokrasi itu akan digelar pada 15 Februari mendatang.
BACA JUGA: Program Ahok-Djarot, Sebetulnya Baik tapi...
Ketua Komisi II Zainudin Amali menyatakan, waktu pilkada serentak sudah mepet, tinggal sebulan lagi. KPU dan KPUD harus bekerja kersa menyiapkan pemilihan.
Menurut dia, pihaknya sudah bertemu dengan para komisioner KPU. Pertemuan itu membicarakan para calon yang tidak memenuhi syarat (TMS). Ada beberapa calon yang tidak terima dengan keputusan KPU yang mengugurkan mereka.
BACA JUGA: AHY Tegas, Ahok Rileks, Anies Berwibawa
“Para calon yang tidak terima dengan keputusan KPU sudah kami panggil dan kami pertemukan dengan para komisioner,” terang dia.
Persoalan sengketa hukum pencalonan harus diselesaikan sebelum pilkada serentak digelar, sehingga tidak ada gugatan hukum di kemudian hari.
BACA JUGA: Debat Bermutu Bisa Tekan Angka Golput
KPU masih mempunyai waktu untuk membereskan masalah tersebut. Jika tidak diselesaikan, persoalan akan memicu konflik di antara pendukung.
Zainudin menyatakan, ia juga meminta KPU untuk menyiapkan logistik dengan baik. Jangan sampai ada persoalan dalam pengiriman maupun penyediaan logistik.
Baik surat suara, kotak suara, tinta, dan logistik. “Semuanya harus beres sebelum pelaksanaan pilkada,” terang legislator asal Partai Golkar itu.
Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria menyatakan, potensi golput juga harus diantisipasi. Dia meminta agar pelaksana pilkada menekan angka golput.
Caranya, kata dia, dengan melakukan sosialisasi secara masif. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak mengetahui pelaksanaan pilkada.
Pemerintah daerah, ormas, dan media juga diharapkan membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Pilkada merupakan tanggungjawab bersama, bukan hanya tugas KPU,” terang politikus Partai Gerindra itu.
Dia menjelaskan, peran media sangat besar dalam membantu menyebarkan informasi tentang pilkada kepada masyarakat.
Partisipasi masyarakat menjadi penentu pemimpin yang akan menjadi bupati, wali kota dan gubernur.
Sebaiknya mereka ikut menentukan pilihan, sehingga terpilih kepala daerah yang betul-betul dikehendaki masyarakat. Jangan sampai masyarakat apatis dengan pilkada dan memilih golput.
Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyatakan, sekarang sedang dilakukan proses pengiriman logistik ke beberapa daerah. Terutama di daerah yang jauh. ”Masih proses, belum selesai,” ucapnya.
Selain logistik, KPU dan KPUD juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat di daerah. Dia juga berharap, masyarakat aktif mengikuti pilkada dan tidak golput. (lum)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Jadikan Debat Sebagai Ajang Klarifikasi
Redaktur : Tim Redaksi