Potensi Konflik Tinggi Jelang Tahun Baru

Senin, 10 Desember 2012 – 10:33 WIB
PADANG--Jelang natal dan tahun baru, Kapolda Sumbar, Brigjen Wahyu Indra Pramugari mengimbau Kapolres dan Kapolresta meningkatkan kewaspadaan dalam pengamanan. Pasalnya belakangan ini potensi konflik di Sumbar sangat tinggi. Bahkan untuk hal yang sifatnya sepele, dapat menjadi persoalan yang besar.

Hal ini disampaikannya saat rapat fasilitasi pimpinan daerah, di hotel Pangeran Beach beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan jenis-jenis konflik yang dapat terjadi di Sumbar adalah tanah ulayat, perebutan lahan kerja, penentuan trayek angkutan, aspirasi yang tidak tersalurkan dengan baik, pertambangan tanpa izin (peti) dan isu pengembangan agama tertentu.

Selain itu, dia menilai pengamanan terhadap tempat-tempat perayaan natal di Sumbar perlu ditingkatkan jelang pelaksanan natal. Sedikitnya ada 62 tempat perayaan Natal di Sumbar. "Pengamanan terhadap umat Nasrasi dalam menjalankan ibadahnya perlu dilakukan. Supaya ada ketenangan umat Nasrani dalam menjalankan ibadahnya," tuturnya.

Tak hanya momen perayaan natal, perayaan tahun baru juga rawan. Ada pun daerah-daerah yang rawan saat perayaan tahun baru tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Yaitu objek-objek wisata di Sumbar.

Saat perayaan tahun baru, menurut Wahyu, kasus kriminal yang marak terjadi adalah kasus asusila, perkosaan, pencurian dengan kekerasan, curanmor dan narkoba.
Untuk kasus curat diprediksi meningkat pada saat umat nasrani melaksanakan ibadah misa digereja pada malam hari yang rumahnya ditinggal kosong.

Kasus-kasus kejahatan yang terjadi sejak Januari sampai Oktober adalah curanmor 1.880 kasus, curat 2.264 kasus dan narkoba 311 kasus. Sebanyak 254 kasus curanmor telah ditangani, 495 kasus curat telah ditangani, 311 kasus narkoba telah ditangani. "Kami mengimbau agar masyarakat selalu meningkatkan kewaspadaan,"ucapnya.

Guber nur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, berbagai gangguan terhadap kondisi ketentraman dan ketertiban tersebut, tidak hanya akan berdampak secara langsung bagi masyarakat, namun juga akan berpengaruh bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta aktivitas dunia usaha di daerah dan nasional.

"Perlu dibangun kerjasama yang solid antara pemerintahan daerah dan aparat keamanan dalam melakukan deteksi dini, pencegahan dan penyelesaian terhadap konflik sosial yang terjadi di masyarakat, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing aparatur pemerintahan," ucapnya. (ayu)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Angin Kencang, Puluhan Rumah Rusak

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler