JAKARTA - Meski baru disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tanggal 7 Mei 2013 lalu, keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan PP 19/2005 tentang standar nasional pendidikan (SNP), sudah mau digugat oleh guru.
PP 32/2013 ini diterbitkan pemerintah sebagai payung hukum untuk mengakomodasi kurikulum 2013 yang baru akan dijalankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kebudayaan) tahun ajaran 2013/2014, Juli mendatang. PP ini juga dijadikan dasar oleh pemerintah menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) sebagai penentu kelulusan.
Iwan Hermawan, sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonenesia (FGII) menyatakan akan segera menggugat PP ini dengan mengajukan Judicial Review (JC) ke Mahkamah Agung (MA), sebelum batas waktu 180 sejak PP itu diterbitkan berakhir.
"Kami mengajak para aktifis menolak UN dan bersama-sama melakukan Judicial Review ke MA sehubungan dengan diterbitkanya PP nomor 32 tahun 2013," kata Iwan Hermawan kepada JPNN.COM, Kamis (16/5).
Dipaparkan Iwan, berdasar Kajian FGII, pasal 67,69,70 dalam PP 32/2013 bertentangan dengan UU No 20/2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) khususnya pasal 58 ayat (1) yang berbunyi evaluasi hasil belajar peserta didik pendidikan dilakukan oleh pendidik untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
Kemudian pasal 62 ayat (2) yang berbunyi Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
"Jadi jelas di undang-undang Sisdiknas tidak ada pasal yang mengamanatkan ujian nasional. FGII pernah berencana melakukan Judial review PP 19/2005 itu, tapi waktunya keburu habis. Makanya saat ini waktunya yang tepat untuk judisial review ke MA," pungaksnya.(fat/jpnn)
PP 32/2013 ini diterbitkan pemerintah sebagai payung hukum untuk mengakomodasi kurikulum 2013 yang baru akan dijalankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kebudayaan) tahun ajaran 2013/2014, Juli mendatang. PP ini juga dijadikan dasar oleh pemerintah menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) sebagai penentu kelulusan.
Iwan Hermawan, sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonenesia (FGII) menyatakan akan segera menggugat PP ini dengan mengajukan Judicial Review (JC) ke Mahkamah Agung (MA), sebelum batas waktu 180 sejak PP itu diterbitkan berakhir.
"Kami mengajak para aktifis menolak UN dan bersama-sama melakukan Judicial Review ke MA sehubungan dengan diterbitkanya PP nomor 32 tahun 2013," kata Iwan Hermawan kepada JPNN.COM, Kamis (16/5).
Dipaparkan Iwan, berdasar Kajian FGII, pasal 67,69,70 dalam PP 32/2013 bertentangan dengan UU No 20/2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) khususnya pasal 58 ayat (1) yang berbunyi evaluasi hasil belajar peserta didik pendidikan dilakukan oleh pendidik untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
Kemudian pasal 62 ayat (2) yang berbunyi Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
"Jadi jelas di undang-undang Sisdiknas tidak ada pasal yang mengamanatkan ujian nasional. FGII pernah berencana melakukan Judial review PP 19/2005 itu, tapi waktunya keburu habis. Makanya saat ini waktunya yang tepat untuk judisial review ke MA," pungaksnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Guru Desak Tak Hanya UN SD yang Dihapus
Redaktur : Tim Redaksi