jpnn.com - JAKARTA – Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan siap mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan korupsi cetak uang senilai jutaan dolar Amerika Serikat.
Demikian dikemukakan Kepala PPA Kejaksaan, Chuck Suryosumpeno, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (3/8), menyusul mencuatnya informasi wikilieaks, Selasa (29/7) kemarin, yang menyebut terdapat indikasi penyuapan anak usaha Bank Sentral Australia, Reserve Bank of Australia (RBA).
BACA JUGA: Arus Balik Diprediksi Sampai 10 Agustus
Para agen anak usaha RBA diduga melakukan penyuapan demi mengamankan sejumlah kontrak atas suplai uang kertas polimer pada pemerintah tiga negara Asia Tenggara. Masing-masing Indonesia, Malaysia dan Vietnam.
“PPA Kejaksaan siap mendukung sekaligus membantu KPK, terutama dalam upaya pemulihan asset. PPA terbentuk sejak terbitnya peraturan Jaksa Agung Nomor Per 006/A/JA/3/2014 dan telah diundangkan dalam lembaran berita negara RI tahun 2014,” ujarnya.
BACA JUGA: Pengancam Boikot Pelantikan Jokowi-JK Lupa RI Anut Azas Daulat Rakyat
Menurut Chuck, proses penelusuran asset terkait hasil kejahatan, salah satu tahap dalam proses pemulihan asset, dilakukan secara simultan dan parallel dengan proses penyelidikan kasus tersebut. Dengan demikian data-data sudah siap saat akan dilakukan pengamanan administrative ataupun yang bersifat pro-justisia. “Jadi kami siap mendukung KPK jika dibutuhkan,” katanya.
Mengingat kasus ini terkait dengan negara lain, apalagi kini Pengadilan Australia juga telah memerintahkan untuk menyensor publikasi terkait indikasi penyuapan oleh RBA, PPA kata Chuck, siap membantu KPK meningkatkan intensitas komunikasi dalam rangka pengumpulan data serta informasi dengan National Contact Point dari Camden Asset Recovery Inter-Agency Network (CARIN), atau Asset Recovery Interagency Network for Asia and Pacific Region (ARIN-AP).
BACA JUGA: Masyarakat Mulai Rasakan Manfaat Program BPJS
CARIN merupakan organsasi informal paling bergengsi yang terdiri dari para praktisi serta pakar pemulihan aset di seluruh dunia. Sementara ARIN-AP di kawasan Asia Pasifik dimana Indonesia saat ini menjabat sebagai Presiden ARIN-AP.
“Dalam membantu KPK kita tidak akan mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan atas kasusnya. Karena pemulihan aset terkait kejahatan atau yang telah dihasilkan dari kejahatan tersebut, sama sekali tidak mengganggu proses penegakan hukumnya. Justru sangat menguntungkan karena akan meringankan beban para penegak hukum. Penyidik KPK kata Chuck melanjutkan, dapat fokus pada kasusnya tanpa disibukkan dengan proses pemulihan aset yang sangat rumit,” katanya.
PPA kata Chuck kemudian, nantinya tidak akan bekerja sendiri. Tapi juga akan menggandeng institusi yang memiliki kaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi PPA. Antara lain Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Max Sopacua: Jokowi Berkuasa, Demokrat Tak Masalah Di Luar Pemerintahan
Redaktur : Tim Redaksi