jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso mengatakan langkah yang diambil Jokowi dengan menggandeng pihaknya adalah langkah positif.
Jika benar dilakukan, maka ini adalah kerja sama pertama yang melibatkan PPATK. "Untuk jabatan menteri belum pernah ada yang dimintakan data ke PPATK," terangnya, kemarin.
Agus menyatakan, PPATK siap memberikan data. Namun sama seperti KPK, data yang diberikan juga terbatas dan tidak mendetail. Nama-nama yang diminta untuk dilacak akan diberikan catatan oleh PPATK. Apakah dia pernah melakukan transaksi mencurigakan atau tidak.
Nah, kombinasi data dari PPATK dan KPK kalau dipadukan diyakini bisa mempermudah Jokowi dalam memilih calon menteri. Dia berharap setelah data diberikan benar-benar dijadikan pertimbangan dan kerahasiaannya harus dijamin.
BACA JUGA: Menurut KPK, Telisik Rekam Jejak Calon Menteri Bukan Hal Baru
"Pengalaman kami di PPATK, ada yang dikasih catatan ternyata diangkat (jadi pejabat) dan kena masalah hukum juga," urainya.
Saat ini pihaknya menunggu ada surat resmi dari Jokowi-JK untuk melakukan penelusuran. Agus berharap permintaan itu tidak disampaikan mendadak supaya mendapat hasil maksimal.
"Kalau mendadak, jadinya hanya data dari database. Kalau bisa, beri waktu satu atau dua minggu," jelasnya.
Agus juga tidak bisa memberi garansi bahwa hasil penelusuran nanti menghasilkan nama yang benar-benar bersih. Namun, usaha Jokowi disebutnya layak mendapat apresiasi karena itu bisa membentengi kabinetnya dari perilaku korupsi sejak dini.
BACA JUGA: Tiap 3 Bulan Harus Lapor Harta Kekayaan
"Lebih baik memilih yang bersih (rekam jejaknya) daripada orang yang meragukan," tuturnya. (idr/dim)
BACA JUGA: Kalau Ada Jatah-jatahan, Bukan Koalisi Tanpa Syarat
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hanya Boleh Loyal ke Jokowi-JK
Redaktur : Tim Redaksi