JAKARTA - Praktik pungutan liar (pungli) belum benar-benar hilang di dunia pendidikan di DKI Jakarta. Salah satunya diduga terjadi di SDN 04 Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Wali murid yang ingin anaknya masuk sekolah tersebut diharuskan untuk membayar Rp 2 juta-Rp 4 juta.
Seorang wali murid yang tidak bersedia disebutkan namanya menyatakan bahwa saat ini sekolah itu sudah banjir pendaftar calon siswa baru. Padahal, pendaftaran peserta didik baru atau PPDB gelombang pertama baru akan dibuka 22 Juni nanti. Hal itu terjadi karena sekolah tersebut termasuk SDN favorit di Jakarta Timur. Para orang tua pun bergegas untuk mendaftarkan anak mereka ke sekolah di Jalan Kartika Eka Paksi, RT 010 RW 006, KPAD Jatiwaringin, Cipinang Melayu, Makasar, tersebut.
""Kita nggak mau keduluan sama orang lain yang memasukkan anak mereka ke situ,"" tuturnya saat dihubungi melalui telepon Jumat lalu (14/6).
Tingginya minat wali murid memasukkan anaknya ke sekolah itu diduga dimanfaatkan oknum guru untuk melakukan pungli. Setiap wali murid dipersilakan untuk menyerahkan berkas pendaftaran dengan dilengkapi uang yang ditentukan sebesar Rp 2 juta hingga Rp 4 juta. Jumlah itu tergantung pada lobi wali murid kepada oknum guru di sekolah. Selanjutnya, oknum guru tersebut akan memasukkan data siswa melalui online. ""Kan pendaftaran via online. Nah, wali murid tinggal tunggu beres kalau sudah ngasih uang,"" ungkapnya.
Dia menyebut orang tua siswa yang tergolong mampu tidak mempermasalahkan pungutan tersebut. Namun, wali murid dari kalangan ekonomi pas-pasan mengeluhkan praktik itu. Apalagi, peruntukan biaya yang dikenakan pihak sekolah itu tidak jelas. ""Orang tua yang tidak mampu hanya bisa mengeluh dan curhat sama ibu-ibu lain,"" ujarnya.
Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) Jakarta Timur Nasruddin belum tahu praktik itu. Tetapi, dia menyatakan geram dengan ulah oknum guru tersebut. Dia berjanji menindaklanjuti kebenaran berita tersebut dengan langsung mendatangi sekolah. ""Jujur saya baru tahu sekarang. Kami akan pantau langsung ke lapangan,"" janjinya.
Nasruddin tak akan menoleransi praktik itu. Apalagi, sudah ada sosialisasi dan peringatan supaya sekolah tidak melakukan pungutan rutin. ""Pasti ada sanksi. Makanya, kami akan teliti dulu kebenarannya,"" tegasnya.
Kemarin (15/6) Jawa Pos menyambangi sekolah itu. Tetapi, tidak ada kegiatan di sekolah kemarin siang. Berdasar informasi, pada siang hari tidak ada kegiatan sekolah. Apalagi, sekolah baru saja menggelar ujian sekolah. Sampai berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari kepala sekolah. (fai/mby/dw)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tahun Depan Sertifikasi Terakhir
Redaktur : Tim Redaksi