jpnn.com - WONOSOBO -- Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Tengah memperingati Hari Lahir ke-17 sekaligus pelantikan sejumlah PPDI di Jateng di Alun-Alun Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Selasa (20/6).
Ribuan pengurus perangkat desa dari 35 kota/kabupaten se-Jateng, hadir dalam kegiatan tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Bupati Wonosobo Afif Nuhidayat ditemani Ketua Umum PPDI Pusat Moh Tahril, hadir sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut.
BACA JUGA: Pemuda dan Perempuan Ganjar Adakan Pelatihan Tari di Gowa
Menurut Moh Tahril, peringatan hari lahir dan pelantikan pengurus masa bhakti 2023-2028 ini dapat menjadi momentum percepatan arah pembangunan nasional yang dimulai dari level desa.
"Dengan keberadaan PPDI, semoga arah perjuangan PPDI untuk kesejahteraan masyarakat dan anggota juga bisa memberikan warna pembangunan nasional secara umum, khususnya 85 persen yang ada di desa bisa terwujud," kata Tahril dalam keterangan tertulisnya.
BACA JUGA: Ganjar Milenial Latih Petani Buat Keranjang Kelapa Sawit
Oleh karena itu, Tahril mengimbau semua perangkat desa bekerja secara optimal, profesional dan jujur, agar seluruh bantuan dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.
"Layani masyarakat desa dengan baik dan santun sehingga masyarakat bisa terfasilitasi secara optimal kebutuhannya, terutama untuk layanan kepengurusan yang paling krusial," katanya.
BACA JUGA: Usbat Ganjar Memberi Edukasi Tata Cara Salat dengan Hudhur Al Qalbi di Sergai
Bupati Afif menyampaikan tantangan yang dihadapi Jateng, khususnya Kabupaten Wonosobo, untuk menjawab persoalan kemiskinan, open defecation free (ODF), dan stunting yang terjadi.
Menurutnya, dibutuhkan keterlibatan dan kekompakkan dari seluruh perangkat desa dalam menyelesaikan persoalan itu.
"Tantangan terbesar di depan adalah menyangkut kemiskinan ekstrem, stunting dan ODF. Perangkat desa tentu menjadi ujung tombak berbagai penanganan yang ada di daerah," ungkap Afif.
Dia berharap PPDI menunjukkan eksistensinya melayani masyarakat secara optimal guna mempercepat realisasi yang ditargetkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yakni ODF pada September 2023 dan 'zero' kemiskinan ekstrem 2024.
"Kita harus menyatukan visi dan pandangan agar kegiatan ini jadi momentum untuk bangkit, agar tahun ini PPDI harus bisa menunjukkan kinerja yang makin baik dari tahun ke tahun,” katanya.
“Karena tahun ini adalah tahun percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, kita harus gercep dan gaspol. Dengan kekuatan yang ada, saya yakin kita bisa menyelsaikannya secara optimal," lanjut Afif.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di acara PPDI di Alun-Alun Wonosobo, Jateng, Selasa (20/6). Foto: Source for JPNN.com
Ganjar Minta Semua Kompak
Ganjar Pranowo menyampaikan pentingnya kekompakan antarkades, perangkat desa, dan masyarakat, dalam menyelesaikan tantangan tersebut. “Kalau antara kepala desa, perangkat desa dan masyarakat semua kompak, insyaallah percepatan pembangunan di level pedesaan juga akan cepat," kata Ganjar Pranowo.
Sebelumnya, Provinsi Jateng sudah mengalokasikan bantuan anggaran Rp 1,7 triliun pada tahun ini.
Jumlah itu naik Rp 100 miliar dari tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 1,6 triliun.
Oleh karena itu, Ganjar mengimbau supaya menggunakan dan mengelola anggaran yang sudah disediakan itu dengan baik, efektif dan tepat sasaran. Terutama dalam penyaluran program prioritas Jateng, yakni penurunan angka kemiskinan dan stunting.
"Saya titipkan program yang menjadi konsentrasi kami hari ini. Satu, penurunan angka kemiskinan ekstrem. Kedua adalah stunting. Ini yang kami kerjakan betul dan masih kami proses. Maka, kontribusi dari teman-teman perangkat desa menjadi sangat penting karena mereka yang paham betul data yang ada di wilayahnya masing-masing," kata Ganjar.
Dia menilai banyak model penggunaan anggaran yang bisa terapkan.
Salah satunya model padat karya, terutama dengan mempekerjakan keluarga miskin.
"Kemudian cara mengerjakannya juga bagus karena beberapa desa menggunakan anggaran ini dieksekusi dengan model padat karya sehingga banyak orang bekerja. Apalagi jika keluarga miskin keluarganya ikut bekerja, sehingga pendapatannya meningkat dan itu bisa menjadi salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengurangi kemiskinan," papar Ganjar.
Dengan dilantiknya kepengurusan PPDI masa bhakti 2023-2028, Ganjar berharap organisasi itu segera merancang program agar bisa diimplementasikan sesegera mungkin.
"Harapannya pengurus PPDI segera membuat program, terutama prioritas yang tadi saya tekankan, kemiskinan dan stunting. Kemudian digitalisasi desa segera dilakukan agar layanan masyarakat lebih baik," pungkas Ganjar. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi