JAKARTA - Anggota DPR harus menelan pil pahit saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di luar negeri. Kunker anggota Komisi I ke Jerman ditolak secara terbuka oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU) setempat. Rekaman aksi protes itu bisa dinikmati publik secara luas karena diunggah ke salah satu situs jejaring sosial YouTube.
Rekaman video tersebut diawali tayangan kedatangan para anggota dewan beserta rombongan di Bandara Tegel, Berlin, Senin (23/4). Kemudian, berlanjut pada kegiatan pertemuan dengan WNI di Kantor KBRI Berlin. Di acara itulah, aksi penolakan dilakukan.
Saat sesi dialog, wakil mahasiswa dari PPI dan PCI NU di Jerman meminta waktu untuk berbicara. Meski tetap dengan sikap yang tenang, dua wakil mahasiswa tersebut bergantian menyampaikan sejumlah kritik pedas terhadap kegiatan kunker dan menutupnya dengan pernyataan sikap.
Salah satu yang disorot adalah efektivitas sekaligus transparansi kegiatan para anggota dewan yang beberapa di antaranya membawa serta keluarganya. "Semoga keikutsertaan keluarga kali ini tidak menggunakan uang negara sepeser pun," ujar wakil mahasiswa dalam tayangan YouTube.
Dia lantas membeberkan hasil pengamatan kunker sejumlah anggota DPR. Menurut dia, hampir semua kunker anggota dewan tidak memiliki efektivitas dan urgensi. Sebaliknya, kata dia, aktivitas itu hanya merepotkan KBRI. "Padahal, kerja KBRI kan tidak hanya melayani anggota dewan dan keluarga (saja)," kata mahasiswa yang disampaikan langsung di depan para anggota DPR.
Dia juga menyampaikan, model kunker dengan berbondong-bondong ke luar negeri sudah seharusnya ditinggalkan. Sebab, hal itu tidak sesuai dengan asas manajemen sebuah negara yang maju dan modern. "Buat apa datang jauh-jauh, bawa istri pula, harus capek-capek, belum lagi juga harus buang-buang uang rakyat," ujarnya. "Kami melihat kunjungan Bapak-Ibu yang berbondong-bondong ke luar negeri ini kayak orang kampung. Ayo kita ke Jakarta, yuk. Sangat energik, kami lihat sangat bersemangat," tambahnya.
Tak cukup di situ. Dia juga menyindir, kunker ke luar negeri sebenarnya hanya dilakukan untuk berbelanja. "Apalagi kalau ada produk baru dibawa dari sini (Jerman, Red). Kayak anak kecil yang memamerkan di Indonesia, (ini kami) punya mainan baru. Bangga sekali," sindirnya lagi.
Setelah itu, video memperlihatkan penyampaian sikap PPI Jerman, PPI Berlin, dan PCI NU di Jerman. Mereka meminta DPR agar mempraktikkan transparansi dengan memublikasikan agenda serta perincian anggaran ke luar negeri di situs DPR sebulan sebelum berangkat.
Selain itu, para anggota DPR harus melaporkan hasil kunjungan tersebut melalui situs web DPR dan media massa. "Meminta pengertian Ibu-Bapak wakil rakyat agar tidak menghamburkan uang kami dengan terbang ribuan kilometer untuk rapat dengar pendapat dengan KBRI. Teknologi telekonferensi bisa dilakukan ketika Bapak-Ibu berada di Indonesia," jelas mahasiswa lain, yang disebutkan bernama Sugih.
"Melihat rendahnya urgensi kedatangan kali ini yang telah menghabiskan dana Rp 3,1 miliar, kami PPI di Jerman bersama dengan PPI Berlin dan PCI Nahdlatul Ulama di Jerman menolak kedatangan Bapak-Ibu bersama keluarga," ujarnya.
Setelah menyatakan sikap, belasan anggota PPI itu meninggalkan ruang pertemuan. Jika para anggota dewan ingin menanggapi aksi protes tersebut, mereka mempersilakan untuk menyampaikannya melalui surat elektronik milik PPI.
Melihat aksi itu, sejumlah anggota DPR tampak terdiam. Beberapa orang lagi tersenyum, namun tidak berbuat apa-apa. Tayangan pun terputus dengan pernyataan pembawa acara bahwa acara dilanjutkan.
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I Hayono Isman itu terdiri atas sejumlah anggota lintas fraksi. Di antaranya, Nurhayati Ali Assegaf dan Vena Melinda (Demokrat), Tantowi Yahya dan Yorrys Raweyai (Golkar), serta Tri Tamtomo (PDIP). Agenda yang akan dilaksanakan, antara lain, kunjungan ke pabrik kendaraan tempur dan senjata di Jerman.
Dari tanah air, Ketua DPR Marzuki Alie bisa memahami protes para mahasiswa di Jerman tersebut. Dia pun melempar kesalahan kepada Setjen DPR terkait dengan kritik itu. "Perintah pimpinan sudah jelas, siapa pun yang ke luar negeri dalam kaitan kunjungan kerja harus disosialisasikan ke media, minimal melalui website DPR. Aneh, urusan begini saja tidak beres-beres di kesekjenan ini," kata Marzuki di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. (dyn/c7/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Bisa Bersaksi, Anis Matta Surati KPK
Redaktur : Tim Redaksi