PPKM Darurat Diperpanjang, Pakar Soroti Sejumlah Tindakan Petugas yang Tak Berperikemanusiaan

Minggu, 18 Juli 2021 – 09:33 WIB
Ilustrasi penyakatan PPKM Darurat. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad mengomentari terkait perpanjangan PPKM Darurat hingga akhir Juli.

Suparji sepakat dengan perpanjangan tersebut tetapi perlu ada evaluasi total terhadap PPKM Darurat yang sudah berjalan.

BACA JUGA: Masa PPKM Darurat, Cak Sodiq Ciptakan Lagu Pagebluk

"Perpanjangan silakan, tetapi perlu ada evaluasi total terhadap penerapan PPKM Darurat yang sebelumnya," kata Suparji dalam keterangannya kepada JPNN.com, Sabtu (17/7).

Akademisi itu menyatakan, kebijakan PPKM Darurat yang dikoordinir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya malah menambah kasus Covid-19.

BACA JUGA: Perpanjangan PPKM Darurat Bikin Pelatih Persib Murung, Program Berantakan

Tak hanya itu, klaim dia, sehari bisa mencapai 50 ribu lebih.

Suparji menyoroti terkait penindakan petugas terhadap pelanggar PPKM yang kurang memperhatikan sisi kemanusiaan.

"Misalnya dengan menyemprotkan air ke toko, menyita dagangan, hingga memukul seorang ibu," ujar Suparji.

Selain itu, ada yang sampai menjalani sidang dan didenda Rp5 juta.

Penegakan hukum yang semacam itu, kata dia, sangat memberatkan masyarakat yang kondisinya sudah memprihatinkan.

Kedua, dirinya setuju bila ada bantuan terhadap warga yang terdampak langsung PPKM Darurat. Sebab, warga tersebut kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidup terlebih di masa pandemi.

"Dampak ekonomi dari PPKM Darurat sangat terasa sehingga Bansos perlu diperbesar nilainya, jangan hanya Rp300 ribu satu bulan," tambah dia.

Jumlah itu pun dinilai sangat kurang bila dibandingkan dengan kebutuhan minimal masyarakat.

Selain itu, masih ada pejabat negara yang melanggar PPKM. Dia mencontohkan, oknum Dishub yang viral sedang duduk-duduk di warung kopi.

"Pemberhentian terhadap mereka sudah tepat, semoga tidak ada pejabat yang melalukan hal serupa," tutur Suparji.

Suparji berharap para pejabat harus bernarasi dengan baik dan ungkapan yang tidak menunjukkan empati terhadap masyarakat harus dicegah.

"Perlu perkuat jalinan solidaritas yang nyata seluruh komponen bangsa," pungkas Suparji Ahmad.(cr3/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur & Reporter : Fransiskus Adryanto Pratama

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler