jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai sistem informasi partai politik (SIPOL) yang disediakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah cukup baik. Sebab, data partai politik bisa diunggah secara online ke laman KPU.
Namun, ada hal yang juga jadi catatan PPP atas SIPOL. Yakni belum meratanya jaringan internet sehingga tak semua tingkatan kepengurusan partai politik bisa mengunggah data.
BACA JUGA: Ditanya Target Demokrat di Pemilu 2019, Ini Jawaban Ibas
"Sebenarnya cukup bagus, menggunakan sistem online seperti SIPOL. Tapi perlu dimaklumi bahwa kondisi geografis, kondisi jaringan teknologi, jaringan internet juga turut berpengaruh. Misalkan di daerah kepulauan, itu yang banyak kendala," ujar Baidowi di gedung KPU, Jakarta, Senin (16/10).
Karena itulah PPP kembali mendatangi KPU dengan melengkapi berkas pendaftaran. Sebab, ada data yang masih kurang saat PPP mendaftar ke KPU pada Jumat lalu (14/10).
BACA JUGA: Partai Demokrat Sengaja Memilih Daftar di Hari Terakhir
"Alhamdulillah sudah lengkap dan kemarin dari pertama ke sini itu sudah dicocokkan, sudah dikasih tahu oleh teman-teman dari KPU bahwa sebenarnya di SIPOL isiannya sudah lengkap. Tinggal di-print saja karena kemarin ada 34 provinsi yang kami daftarkan dan rata-rata 80 persen kabupaten/kota, serta 65 persen kecamatan," katanya.
Mantan wartawan itu menambahkan, kehadirannya kembali ke KPU membawa sekitar 25 boks data pengurus PPP dari seluruh daerah di Indonesia. Dia meyakini PPP bisa melengkapi data sesuai permintaan KPU.
BACA JUGA: PKB Bawa Garuda Pancasila ke KPU, Ini Alasannya
"Insyaallah pada kesempatan ke dua ini tidak ada kendala. Kami bawa sekitar 25 boks. Ada beberapa provinsi yang digabungkan dalam satu boks karena provinsinya kecil seperti Banten, DKI dan DIY, itu dijadikan satu boks,” pungkas Baidowi.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKB Resmi Daftar sebagai Peserta Pemilu 2019
Redaktur & Reporter : Ken Girsang