jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi membantah Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menolak kehadiran Partai Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
“Tidak, tidak ada sama sekali. Kalau menolak, harusnya Gerindra ditolak juga dong,” kata Baidowi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/10).
BACA JUGA: Calon Menteri Dipanggil Jokowi, Ibas: Demokrat Hanya Menonton dan Melihat
Dia menegaskan bahwa pihaknya memahami hak prerogatif presiden sendiri yang melihat kebutuhan terhadap koalisi ke depan, termasuk menjaga stabilitas politik, khususnya dengan parlemen.
Baidowi menilai mungkin saja dengan masuknya Gerindra, kekuatan di parlemen sudah cukup dominan dan signifikan. Karena itu, kata dia, kalaupun ada kerja sama, mungkin di tempat lain. “Kerja sama tidak harus di kabinet. Bisa jadi di tempat-tempat lain, misalnya seperti kemarin di parlemen kami sudah bisa bekerja sama dengan baik bersama semua fraksi. Bahkan tidak hanya Demokrat, tetapi dengan semua fraksi,” ujarnya.
BACA JUGA: Prabowo Subianto Periksa Pasukan di Kemenhan, Tiba-Tiba Berhenti Sebentar
Baidowi menegaskan pihaknya sangat menghargai hak prerogatif Presiden Jokowi. Menurut dia, sebenarnya bukan hanya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saja tetapi Ketum PAN Zulkifli Hasan juga diajak bertemu oleh Jokowi.
Pada akhirnya, PAN dan Demokrat juga tidak masuk kabinet. “Kan kami juga tidak tahu pembicaraan di dalam apa, tetapi yang jelas pertemuan antartokoh itu merupakan sebuah kebaikan untuk kebersamaan membangun bangsa ini,” katanya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy