jpnn.com, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberi sinyal tidak rela seluruh partai pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno saat Pilpres 2019 menyeberang ke kubu Joko Widodo - Ma'ruf Amin.
Menurut Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani, partai yang dahulu mendukung Prabowo - Sandiaga perlu bertindak sebagai oposisi untuk pemerintahan Indonesia ke depan.
BACA JUGA: PPP Tolak Jika Semua Partai Eks Pendukung Prabowo Gabung ke Jokowi – Ma’ruf
"Tidak bisa semuanya, nanti tidak ada penyeimbang, tidak ada check and balance yang memadai di DPR," ujar Arsul kepada wartawan, Rabu (3/6).
PPP, kata Arsul, membatasi hanya satu partai dari Prabowo - Sandiaga yang bisa merapat ke Jokowi - Ma'ruf. Menurut dia, oposisi akan kuat jika dikawal lebih dari satu partai yang dahulu mendukung Prabowo - Sandiaga.
BACA JUGA: Jokowi Belum Ajak Maruf Amin Bicara soal Jatah Menteri
"Jadi kalau pun ingin bertambah, paling banyak kalau dari sisi PPP, satu begitu. Jadi supaya check and balance-nya di parlemen itu suaranya masih nyaring," ungkap dia.
BACA JUGA: Jokowi Belum Ajak Ma'ruf Amin Bicara soal Jatah Menteri
BACA JUGA: Peneliti LSI Denny JA Sebut Prabowo Subianto Tidak Layak Lagi Maju di Pilpres 2024
Hal senada juga pernah diutarakan Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Tengku Taufiqulhadi. Bagi Taufiqulhadi, hanya satu partai pendukung Prabowo - Sandiaga yang bisa merapat ke Jokowi - Ma'ruf.
Taufiqulhadi memberi lampu hijau kepada Demokrat untuk masuk barisan partai pendukung Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin. Menurut dia, sikap politik Demokrat sudah jelas sejak awal.
Dia mengatakan, banyak caleg Demokrat yang turut membantu pemenangan Jokowi di Pilpres 2019. Contohnya, para kader Demokrat memasang spanduk Jokowi saat agenda kampanye.
"Kalau Demokrat memang dari awal kakinya sudah melangkah satu langkah, misal kami ketahui kader-kader Demokrat pernah memasang gambar Jokowi," ucap Taufiqulhadi ditemui setelah menghadiri acara diskusi bertajuk 'Setelah Putusan Mahkamah' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6).
Namun, Taufiqulhadi tidak menerima partai selain Demokrat, masuk ke barisan Jokowi - Ma'ruf. Menurut dia, demokrasi tidak berjalan baik ketika partai dari Koalisi Indonesia Adil Makmur banyak yang merapat ke Jokowi - Ma'ruf.
"Kalau yang lain, bukan mempersoalkan tetapi saya mengingatkan bagaimana baik bagi politik Indonesia, apa yang baik bagi demokrasi," ungkap dia. (mg10/jpnn)
Tersangka e-KTP bertambah:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gaikindo Pastikan Jokowi Buka GIIAS 2019
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan