JAKARTA - Pemilu Legislatif masih tiga tahun lagiNamun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah wanti-wanti agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 bisa jauh lebih sempurna ketimbang DPT 2009
BACA JUGA: Usulan Angket Mafia Pajak Lolos di Paripurna
Menurut Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, akibat DPT yang tidak jelas itu pula maka perolehan suara parpol pun ada yang tidak jelas.Hal itu disampaikan Suryadharma saat menghadiri peluncuran buku berjudul Pemilihan Spekulatif : Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009 di Jakarta, Rabu (16/2)
BACA JUGA: Demokrat Yakini Usulan Angket Mafia Pajak Bakal Rontok
"Pengalaman yang lalu (Pemilu 2009), ada hal-hal yang kelihatannya subhat (remang-remang)
Suryadharma memang tidak menyebut pihak tertentu yang diuntungkan dengan DPT yang amburadul itu
BACA JUGA: Demokrat Garap Perangkat Desa
Namun alangkah lebih baik jika proses penyusunan DPT maupun tabulasi suara hasil Pemilu juga transparan"Saya tidak menyebutkan dari mana, tapi transparansi dan kejujuran itu harus terlihat dengan baikSupaya tidak ada prasangka mengenai hasil pemilu," ucapnya.
Ia pun berharap pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya di daerah maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk bisa menjaga kepastian perolehan suara masing-masing parpol peserta PemiluDitegaskannya, jangan sampai ada penyelewengan penyelenggara pemilu
"Dengan demikian, tidak akan ada sengketa pemiluKarena yang lalu itu sengketa pemilu begitu banyak, apalagi soal DPTKarena bukti-bukti mengenai DPT yang amburadul itu bisa ditemukan di mana-mana," ucapnya.
Karenanya dalam acara yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi itu, Suryadharma mengingatkan agar penyelenggara pemilu bisa menyusun DPT yang sempurna"Jangan sampai ada unsur yang subhatSemua pihak, terutama KPU pusat dalam menetapkan daftar pemilih," pungkasnya.
Sedangkan Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan, berbagai dinamika dalam Pemilu 2009 akan dijadikan masukan bagi pemerintah untuk menyempurnakan regulasi Pemilu. "Dinamika Pemilu 2009 hendaknya dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pemilu ke depan,” ucapnya.
Menurut Mendagri, regulasi dalam pemilu merupakan salah satu faktor yang menentukan ukuran keberhasilan pemiluDisebutkanya, dari empat UU bidang politik baru UU Partai Politik yang sudah selesai direvisiSisanya, kata Mendagri, masih ada UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan revisi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan segera direvisi.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Manuver Golkar-PKS Bikin Demokrat Gerah
Redaktur : Tim Redaksi