TERNATE-Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maluku Utara (Malut) rupaya menuju keretakan. Persoalannya bukan pada polemik soal platform PPP yang melibatkan Ketua DPW PPP Malut Ridwan Tjan dengan beberapa kader PPP, tetapi soal legalitas kepemimpinan Ridwan.
Hal ini setidaknya tercermin dari pernyataan mantan fungsionaris DPW PPP Malut Sofyan Abas. Sofyan yang saat ini tercatat sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) itu, menyatakan kisruh internal PPP saat ini bisa mengarah pada pelaksanaan musyawarah wilayah luar biasa (Muswilub).
Sebab, kata Sofyan, kepemimpinan Ridwan Tjan hanya didukung oleh tiga Dewan Pimpinan Cabag (DPC), yakni Morotai, Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kota Tidore Kepulauan (Tikep). “Sedangkan sisanya, enam DPC masih digaris oposisi.
Dikhawatirkan kelompok yang tidak sejalan dengan kepemimpinan Ridwan bisa saja memanfaatkan enam DPC untuk melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Ridwan, dan itu akan bermuara pada Muswilub,” katanya.
Karena itu, kata Sofyan, semestinya Ridwan fokus pada upaya-upaya konsolidasi membesarkan partai dan , mengawal misi besar ketua Umum Sudarma Ali yakni pencapaian 12 juta kader bergabung ke PPP. “Bukan terjebak pada opini-opini yang tidak bervitamin seperti mengklaim partai beidiologi Islam atau nasional,” katanya.
Dia memberikan apresiasi terhadap Syamsul Hadi yang sudah meluruskan statement Ridwan seputar platform PPP. Sebaliknya dia tidak sepakat dengan pernyataan Wakil Ketua DPW Rasid Musa yang meminta DPW PPP memanggil Syamsul atas pernyataannya menuding Ridwan merubah platform PPP dari Islam menjadi nasionalis.
“Kalau sampai terjadi pemanggilan Syamsul itu, akan memperkeruh masalah, karena ada dua furum besar di bawah musyawarah, yakni rapat pimpinan wilayah dan rapat kerja wilayah,” katanya. (mg-07/fai)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kader PPP Madura dan Tapal Kuda Tetap Usung SDA
Redaktur : Tim Redaksi