jpnn.com - SURABAYA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan terbentuk 20 Oktober 2014. Dukungan itu dinyatakan dalam Muktamar VIII PPP yang digelar oleh kubu M Romahurmuziy di Jalan Embong Malang, Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/10).
Dukungan ini juga masuk dalam tujuh rekomendasi yang menjadi pernyataan politik Muktamar VIII PPP. Pernyataan politik yang dibacakan Ketua Panitia Muktamar, Usman Tokang sekaligus menandai selesainya muktamar yang digelar sejak Rabu (15/10) lalu. (awa/jpnn)
BACA JUGA: Bakal ke Luar Negeri, Prabowo Mungkin Tak Hadiri Pelantikan Jokowi
Berikut Pernyataan Politik Muktamar VIII PPP:
1. PPP dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar menyatakan diri berada dan mendukung penyelenggara Kekuasaan Pemerintah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BACA JUGA: LPSK Investigasi Kasus Kekerasan Anak di Bukittinggi
2. PPP mengajak seluruh elemen bangsa, terutama konstituen dan kader PPP, untuk segera mengakhiri segala macam perbedaan akibat pemilu presiden (Pilpres) 2014, lalu secara bersama-sama menatap ke depan guna membangun bangsa dan negara.
3. PPP mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga Pemilihan Umum Kepala Daerah dapat dilakukan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, serta bebas dari politik uang.
BACA JUGA: Jika Ada Orang Baru, Busyro Yakin Tidak Menghambat KPK
4. PPP mendorong Pemenrintah untuk segera melaksanakan reformasi agraria, mengalihkan pengelolaan hutan kepada Rakyat, dan meningkatkan pelayanan administrasi terkait pertanahan sebagai pintu masuk untuk menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi.
5. PPP mendorong pemerintah untuk membuat program yang dapat menyelesaikan persoalan dasar masyarakat, terkait kesehatan, pendidikan, perumahan, dan infrastruktur.
6. PPP mendorong pemerintah untuk meningkatkan perhatiannya kepada madrasah dan pondok pesantren, setara dengan perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan lain di Indonesia.
7. PPP mengusulkan kepada pemerintah agar menjadikan tanggal 9 November sebagai 'Hari Santri' yang merujuk pada tanggal Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim 'Asy'ari yang menjadi pemicu pertahanan semesta arek-arek Surabaya untuk menghalau penjajahan dan imperialisme. Resolusi jihad yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim 'Asy'ari merupakan satu rangkaian dengan Hari Pahlawan 10 November.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Lengser, MenPAN-RB Malah Melakukan Rotasi Jabatan
Redaktur : Tim Redaksi