MATARAM-Penurunan honor pada Pemilu Legislatif dipertanyakan panitia pemungutan suara (PPS) di Kecamatan Mataram. Hal itu dipertanyakan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU Kota Mataram, Rabu (29/5).
Pertanyaan itu muncul karena honor untuk Pemilu Legislatif yang diterima lebih kecil dibanding honor yang diterima saat Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur NTB. Dimana saat Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur, honor yang diterima Rp 750 ribu per bulan untuk ketua dan Rp 600 ribu per bulan untuk anggota. Sementara, honor Pemilu Legislatif Rp 500 ribu per bulan untuk ketua dan Rp 450 ribu untuk anggota.
Ketua PPK Kecamatan Mataram Lalu Sri Mukhlisin mengatakan, PPS mengadu karena merasa ada yang perbedaan saat sosialisasi dengan pelaksanaan. ’’PPS ingin honor bisa sama saat pemilihan gubernur,’’ katanya.
Perwakilan PPS, sambungnya, ingin menyampaikan hal tersebut melalui PPK. Selanjutnya PPK bisa menyampaikan kepada KPU Kota Mataram. PPS meminta kejelasan berapa honor sebenarnya yang harus diterima. ’’Sudah dapat penjelasan, kalau ini keputusan nasional,’’ urainya.
PPS menginginkan supaya honor ini dijabarkan secara detail. ’’Ada keinginan PPS untuk hengkang. Tapi, saya minta jangan dahulu,’’ imbuhnya.
Sementara, Sekretaris KPU Kota Mataram Putu Sarjana menjelaskan, anggaran untuk honor PPS yang disampaikan tidak mengada-ada. Untuk anggaran Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur berdasarkan keputusan KPU NTB dengan Pememerintah Provinsi NTB. Sementara, anggaran Pemilu Legislatif diputuskan oleh pemerintah pusat. ’’Di pusat yang menyusun pusat, keputusan anggaran juga dari Menteri Keuangan,’’ jelasnya.
Divisi Sosialisasi dan Pengembangan SDM KPU Kota Mataram Agus Zaironi mengaku, ikut prihatin dengan turunnya anggaran ini. ’’Saya sudah telepon Ketua Divisi Perencanaan KPU Pusat soal ini,’’ katanya.
Meski turun, untuk honor yang diterima PPS, secara sistem berbeda dengan Pemilu Legislatif 2009 lalu. Honor yang diterima 2009 lalu sempat berhenti. Berbeda dengan saat ini, sejak April 2013 sudah menerima honor hingga Desember. ’’Tidak menutup kemungkinan tahun 2014 juga menerima lagi,’’ terangnya. (feb)
Pertanyaan itu muncul karena honor untuk Pemilu Legislatif yang diterima lebih kecil dibanding honor yang diterima saat Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur NTB. Dimana saat Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur, honor yang diterima Rp 750 ribu per bulan untuk ketua dan Rp 600 ribu per bulan untuk anggota. Sementara, honor Pemilu Legislatif Rp 500 ribu per bulan untuk ketua dan Rp 450 ribu untuk anggota.
Ketua PPK Kecamatan Mataram Lalu Sri Mukhlisin mengatakan, PPS mengadu karena merasa ada yang perbedaan saat sosialisasi dengan pelaksanaan. ’’PPS ingin honor bisa sama saat pemilihan gubernur,’’ katanya.
Perwakilan PPS, sambungnya, ingin menyampaikan hal tersebut melalui PPK. Selanjutnya PPK bisa menyampaikan kepada KPU Kota Mataram. PPS meminta kejelasan berapa honor sebenarnya yang harus diterima. ’’Sudah dapat penjelasan, kalau ini keputusan nasional,’’ urainya.
PPS menginginkan supaya honor ini dijabarkan secara detail. ’’Ada keinginan PPS untuk hengkang. Tapi, saya minta jangan dahulu,’’ imbuhnya.
Sementara, Sekretaris KPU Kota Mataram Putu Sarjana menjelaskan, anggaran untuk honor PPS yang disampaikan tidak mengada-ada. Untuk anggaran Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur berdasarkan keputusan KPU NTB dengan Pememerintah Provinsi NTB. Sementara, anggaran Pemilu Legislatif diputuskan oleh pemerintah pusat. ’’Di pusat yang menyusun pusat, keputusan anggaran juga dari Menteri Keuangan,’’ jelasnya.
Divisi Sosialisasi dan Pengembangan SDM KPU Kota Mataram Agus Zaironi mengaku, ikut prihatin dengan turunnya anggaran ini. ’’Saya sudah telepon Ketua Divisi Perencanaan KPU Pusat soal ini,’’ katanya.
Meski turun, untuk honor yang diterima PPS, secara sistem berbeda dengan Pemilu Legislatif 2009 lalu. Honor yang diterima 2009 lalu sempat berhenti. Berbeda dengan saat ini, sejak April 2013 sudah menerima honor hingga Desember. ’’Tidak menutup kemungkinan tahun 2014 juga menerima lagi,’’ terangnya. (feb)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Tanah Belum Beres, Bandara di Sorong Didemo
Redaktur : Tim Redaksi