jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan segera menghapus aset-aset yang bermasalah di ibu kota.
Anggota Komisi B DPRD DKI Prabowo Soenirman menilai, keberadaan aset daerah yang bermasalah menjadi salah satu faktor pemicu Pemprov sulit mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
BACA JUGA: Sinyal Semakin Kuat, Anies Siapkan Kejutan Terkait Alexis
"Ada aset yang tercatat tapi tidak ada barangnya. Ada sertifikat, tapi tidak ada barangnya dan dikuasai orang lain. Itu harus dihapuskan," ujarnya, Rabu (24/10).
Menurut Prabowo, untuk menghapus aset bermasalah ini diperlukan sikap tegas dari gubernur dan wakil gubernur.
BACA JUGA: Anies Diminta Batalkan Pergub Pembunuh Warisan Djarot
"Mereka harus berani mengambil sikap itu. Saran saya, aset-aset yang bermasalah secepatnya dilaporkan ke anggota dewan," ucap politikus Gerindra itu.
Ditemui terpisah, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Syarifuddin menyarankan Pemprov DKI Jakarta memperbaiki pendataan aset yang dimiliki jika ingin meraih opini WTP dari BPK.
BACA JUGA: Anies Bicara Reklamasi dengan Jokowi?
"Sepanjang kita tidak memperbaiki data-data aset. Saya rasa agak sulit kita menembus opini WTP," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anies Pengin Program Djarot Ini Dilanjutkan
Redaktur & Reporter : Adil