jpnn.com - JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan mencapai delapan persen.
Ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini mengatakan target tersebut bisa tercapai bila menggunakan pendekatan komprehensif.
BACA JUGA: Kemenko Perekonomian & Universitas Pertahanan Kaji Strategi Komunikasi Efektif Kawasan Pantura Jawa
Menurut Hendri, ada tiga pendekatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas sehingga Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
Pertama, mengimplementasikan pendekatan ekonomi Pancasila yang bersifat ekonomi kerakyatan.
BACA JUGA: Perekonomian Indonesia Naik Drastis Selama 1 Dekade, Ini Faktanya
Dia menyinggung pesan dari pendiri Republik Indonesia bahwa perekonomian perlu dilakukan secara bersama-sama.
Artinya, perlu adanya demokrasi ekonomi, yaitu pemerintah melibatkan dan memberikan akses kepada semua pihak dalam aktivitas ekonomi dan memajukan industri.
Dengan demikian, tidak ada lagi orang menganggur dan kesulitan mendapatkan pendapatan karena tidak punya kesempatan kerja.
“Sebenarnya semua orang itu bisa bekerja. Hanya, pemerintah perlu membuat kebijakan ekonomi agar setiap orang bisa melakukan sesuatu yang produktif,” ujar dia.
Kedua, merevitalisasi industri.
Hendri menjelaskan bahwa belajar dari negara-negara yang sudah maju, mereka berhasil naik kelas karena melakukan lompatan ekonomi, utamanya melalui industrialisasi.
"Indonesia belakangan cenderung bergerak mundur dengan deindustrialisasi dini," ungkapnya.
Oleh karena itu, revitalisasi industri berpeluang menaikkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Hal ini dapat ditempuh dengan membangun industri dasar dan menggerakkan semua sektor di seluruh daerah.
Selanjutnya, kata Hendri, industri manufaktur bisa dijadikan jangkar untuk membangun backward dan forward linkage antara antara BUMN dan pihak swasta seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketiga, melakukan strategi dan kebijakan industri yang lebih canggih (sophisticated) dan inovatif di tengah perubahan global. Pemerintah dinilai perlu menjadikan industri pemastian sebagai penyokong revitalisasi industri dan memperkuat instrumen kebijakan industri.
“Jasa pemastian yang disediakan oleh sejumlah BUMN di bidang penjaminan mutu, sertifikasi, standardisasi, inspeksi, dan sejenisnya sangat penting untuk mendukung kebijakan hilirisasi,” kata dia.
Hendri menggambarkan kebijakan hilirisasi industri tambang memerlukan pemastian berupa validasi perhitungan kandungan nikel, bauksit dan lainnya.
Dengan adanya kebijakan untuk pemastian kandungan ini, perbedaan antara pelaku usaha pertambangan di hulu dan di hilir bisa diminimalkan.
Kebijakan tersebut juga untuk memastikan kesesuaian standar yang disepakati para pihak yang terlibat dalam perdagangan hasil tambang.
"Dengan adanya kebijakan pemastian kandungan bahan tambang ini, potensi kerugian negara akibat perselisihan juga bisa dicegah," pungkas Hendri.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul