jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menggelar rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/10). Salah satu persoalan yang dibahas adalah terkait dugaan pelanggaran kedaulatan RI oleh Tiongkok di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Usai rapat, Prabowo menyatakan ada suatu pemahaman bersama bahwa kedaulatan negara tidak bisa ditawar-tawar. Dia menegaskan, kedaulatan memerlukan upaya khusus.
BACA JUGA: Beda Sikap Susi Pudjiastuti dengan Pemerintah soal Natuna
“Bahwa kedaulatan dan kemerdekaan itu harus dipertahankan dan pertahanan itu butuh investasi. Kita tidak bisa serta-merta punya pertahanan yang kuat, tetapi tentunya pemerintah harus memikirkan seluruh bangsa,” kata Prabowo kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/10).
Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan bahwa insiden-insiden pelanggaran wilayah kedaulatan merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian seluruh bangsa.
BACA JUGA: Bahas Natuna, Prabowo dan Komisi I Rapat Tertutup
Mantan Danjen Kopassus TNI AD itu menegaskan bahwa pelanggaran kedaulatan RI tidak hanya dilakukan oleh satu negara, melainkan ada beberapa negara lain.
“Saya ingin tegaskan lagi di sini bahwa pelanggaran wilayah tidak hanya terjadi dari satu negara, tapi beberapa negara lain juga melakukan pelanggaran ke wilayah kita,” kata Prabowo.
Hanya saja, Prabowo tidak memerinci negara mana saja yang melakukan pelanggaran tersebut. “Iya, ada beberapa negara lain, ya. Saya cukup sebut beberapa negara,” ungkap Prabowo. (boy/jpnn)
Jokowi: ZEE Bisa Dimasuki Siapapun
Redaktur & Reporter : Boy