jpnn.com, JAKARTA - Susi Ferawati, korban dugaan kasus intimidasi dan persekusi di tengah massa yang memakai kaus #2019GantiPresiden saat car free day (CFD) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta resmi melapor ke Polda Metro Jaya, Senin (30/4).
Laporan pertama Fera tertuang dalam nomor laporan TBL/2374/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 30 April 2018. Pelaku yang dilaporkan masih dalam penyelidikan.
BACA JUGA: Pengakuan Susi Ferawati Korban Massa #2019GantiPresiden
Perkara yang dilaporkan adalah perlindungan anak dan perbuatan tidak menyenangkan disertai ancaman kekerasan dan pengeroyokan sesuai pasal 77 UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 335 KUHP dan Pasal 170 KUHP.
Laporan yang kedua teregister dengan nomor TBL/2376/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 30 April 2018. Pelaku yang dilaporkan dalam kasus ini adalah akun Twitter @NetizenTofa.
BACA JUGA: Stedi Pastikan Tak Dibayar Untuk Pakai Kaus #DiaSibukKerja
Perkara yang dilaporkan adalah pengancaman melalui media elektronik sesuai Pasal 27 (4) juncto Pasal 45 (4) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang ITE.
Nah, praktisi hukum Zakir Rasyidin mengatakan, dugaan tindakan intimidasi dan persekusi yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, telah menurunkan kualitas diri mereka dalam memahami demokrasi yang sehat.
BACA JUGA: Ikut Aksi di CFD, Taufik Gerindra Bela #2019GantiPresiden
“Korban persekusi ini adalah anak kecil bersama ibunya,” ujar Zakir di Jakarta, Senin (30/4).
Menurutnya, dalam negara demokrasi, siapa pun tidak dilarang untuk berekspresi.
“Mau menggunakan tagar Ganti Presiden, atau apa saja, tidak dilarang. Namun, jangan sampai kebebasan berdemokrasi justru berubah menjadi tindak pidana,” tutur Zakir.
“Bukan tidak mungkin korban persekusi tersebut akan menggunakan hak hukumnya sebagai warga negara yang ingin bebas dari intimidasi dan pengekangan,” tambahnya.
Karena itu, Zakir berharap kepolisian menindak tegas pelaku persekusi ini. “Ini harus menjadi pelajaran bahwa kebebasan berdemokrasi tidak boleh dimaknai secara bebas, termaksud bebas mencederai orang lain,” pungkas pria yang juga Ketua Umum Majelis Advokat Muda Nasional Indonesia (Madani) itu. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat Sebut Intimidasi di CFD Bentuk Kemunduran Demokrasi
Redaktur : Tim Redaksi