JAKARTA -- Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Pramono Anung, menegaskan, tidak ada aturan main yang memberikan legitimasi Menteri Dalam Negeri memecat kepala daerah. Hal itu ditegaskan Pramono, terkait ancaman Mendagri Gamawan Fauzi yang akan memecat kepala daerah bila memimpin demonstrasi menolak kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Tahun 2005 saat dia (Gamawan) jadi gubernur (Sumatera Barat) dia juga melakukan hal yang sama. Dia melakukan tanda tangan penolakan BBM," geram Pramono Anung, kepada wartawan, Rabu (28/7) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Terkait aksi demonstrasi yang menolak kenaikan harga BBM, Selasa (27/3), Pram memandang apa yang terjadi merupakan sesuatu yang wajar. "Tidak ada anarkis. Malah ada kekhawatiran dari aparat ketika menangani wartawan. Yang heboh malah tindakan aparat kepolisisan yang merebut perlengkapan wartawan," katanya.
"Sikap itu berlebihan. Tidak ada alasan untuk merebut, wartawan juga dilindungi oleh Undang-undang pers," ungkapnya.
Apalagi, kata Pram, Kapolri juga menandatangani kesepakaatan antara pers dan polisi. "Malah kemarin beritanya bergeser tentang kekerasan, bukan BBM," ungkapnya.
Dia menegaskan, harusnya polisi tidak perlu terpancing dengan emosional. "Itu tugas mahasiswa menyampaikan aspirasi masyarakat," tegasnya.
Ia menambahkan, demo yang terjadi di Indonesia masih dalam aturan main yang baik. "Ini merupakan ujian bagi kapolri. Kalau tidak bisa menertibkan internal sendiri, akan menjadi catatan buruk," katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Unjuk Kekuatan Jadi Penyebab Bentrok
Redaktur : Tim Redaksi