JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatur menteri yang maju menjadi calon anggota legislatif (caleg). Pasalnya, kata Pramono, aturan main sudah jelas, siapapun yang maju sebagai caleg tidak boleh rangkap jabatan dan tidak boleh memanfaatkan jabatan untuk itu. Apalagi jabatan menteri cukup terhormat.
"Harusnya menteri itu menyelesaikan tanggungjawabnya. Bukan kemudian, katakanlah karena ada kesempatan, berlomba-lomba untuk jadi anggota legislatif. Jabatan menteri maupun anggota legilastif kalau dalam perspektif itu jadi kayak kerja sambilan aja," ujar Pramono di DPR, Jakarta, Selasa (9/4).
Ditambahkan, menteri memiliki tanggungjawab yang jauh lebih besar dibanding kepala daerah. Apalagi menteri bertanggung jawab pada departemen yang membawahi seluruh kementeriannya sampai daerah-daerah pelosok.
"Sebenarnya kalau jujur dengan pengaturan yang sekarang saja waktunya tidak cukup. Apalagi sekarang harus mempersiapkan diri jadi caleg," ucap Pramono.
Nah yang menjadi tidak adil kata Pramono, adalah saat menteri menggunakan infrastruktur yang dimiliki, program-program yang dia miliki untuk memenangkan dirinya. Menurutnya hal itu jauh tidak adil, sehingga fairness dalam demokrasi tidak terjadi.
"Maka KPU harus mengatur dan sebenarnya KPU tidak hanya harus mengatur tapi siapapun yang sudah dapat tanggungjawab harusnya ada rasa malu," tandasnya.
Seperti diberitakan, Ketua Satuan Tugas Penyeleksian Calon Legislator Demokrat Agus Hermanto mengatakan, lima menteri PD yakni Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarif Hasan sudah mengembalikan formulir.
Namun demikian mereka tidak akan ganti dapil. "Menteri juga sudah mengembalikan formulir. Menurut perkiraan saya ganti dapil akan lebih sulit. Mereka tetap akan di dapil sebelumnya," ucap dia. (gil/jpnn)
"Harusnya menteri itu menyelesaikan tanggungjawabnya. Bukan kemudian, katakanlah karena ada kesempatan, berlomba-lomba untuk jadi anggota legislatif. Jabatan menteri maupun anggota legilastif kalau dalam perspektif itu jadi kayak kerja sambilan aja," ujar Pramono di DPR, Jakarta, Selasa (9/4).
Ditambahkan, menteri memiliki tanggungjawab yang jauh lebih besar dibanding kepala daerah. Apalagi menteri bertanggung jawab pada departemen yang membawahi seluruh kementeriannya sampai daerah-daerah pelosok.
"Sebenarnya kalau jujur dengan pengaturan yang sekarang saja waktunya tidak cukup. Apalagi sekarang harus mempersiapkan diri jadi caleg," ucap Pramono.
Nah yang menjadi tidak adil kata Pramono, adalah saat menteri menggunakan infrastruktur yang dimiliki, program-program yang dia miliki untuk memenangkan dirinya. Menurutnya hal itu jauh tidak adil, sehingga fairness dalam demokrasi tidak terjadi.
"Maka KPU harus mengatur dan sebenarnya KPU tidak hanya harus mengatur tapi siapapun yang sudah dapat tanggungjawab harusnya ada rasa malu," tandasnya.
Seperti diberitakan, Ketua Satuan Tugas Penyeleksian Calon Legislator Demokrat Agus Hermanto mengatakan, lima menteri PD yakni Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarif Hasan sudah mengembalikan formulir.
Namun demikian mereka tidak akan ganti dapil. "Menteri juga sudah mengembalikan formulir. Menurut perkiraan saya ganti dapil akan lebih sulit. Mereka tetap akan di dapil sebelumnya," ucap dia. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mengaku tak Tahu Kesalahan, Andi Siap Ditahan KPK
Redaktur : Tim Redaksi