JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung dan Priyo Budi Santoso sependapat semua proyek DPR yang sensitif harus mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan DPR.
"Ketua BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) yang juga Ketua DPR dalam beberapa hal betul-betul tidak tahu soal penggunaan anggaran, maka harus ada mekanisme kontrol. Artinya setelah BURT menyusun, poin yang sensitif bagi publik harus meminta persetujuan minimal melalui rapat pimpinan DPR," ujar Pramono Anung, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (17/1).
Pemikiran tersebut lanjutnya, tentu membawa konsekuensi yakni perlunya perbaikan dalam proses dan mekanisme proyek-proyek di DPR. "Termasuk proyek kalender dan pengharum ruangan DPR yang bernilai miliaran rupiah. Pimpinan DPR harus mendapat laporan menyeluruh atas proyek tersebut," tegasnya.
Terkait renovasi toilet senilai Rp2 miliar, menurut politisi PDI-P itu sebenarnya sudah layak dan masuk akal, sebab jumlah anggota DPR saat ini 560 anggota dan tamu mencapai 2.500 sehari.
"Beda halnya dengan renovasi ruan Banggar DPR seluas 100 meter persegi yang menelan anggaran Rp20 miliar lebih berikut dengan kursi impor dari Jerman. Kenapa kursinya tidak dari Indonesia saja?," tanya mantan Sekjen PDI-P itu.
Sementara Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso sepakat harus ada koreksi terhadap proyek ruang Banggar DPR yang nilainya Rp20 miliar lebih itu. Kecuali anggaran renovasi toilet senilai Rp2 miliar. Tidak perlu dikoresiksi, sebab merupakan proyek inovasi.
"Saya mohon dibedakan ya, kalau WC mampet berlebihan juga kalau harus dikoreksi. Renovasi toilet itu inovasi, kan tamu rata-rata ada 1.500 orang. Tapi, kalau ruang Banggar itu memang wah," kata Priyo.
Terakhir, politisi Partai Golkar itu berharap Sekjen DPR bersama BURT dan Banggar melakukan koreski terhadap anggaran proyek ruang Banggar lalu menjelaskannya ke publik. "Saya kadang kasihan yang disodok di sini hanya NIning Indra Saleh selaku Sekjen. Sementara prosesnya melibatkan banyak pihak," pungkas Priyo. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sekjen Dituding Abaikan Perintah Ketua DPR
Redaktur : Tim Redaksi