jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah fraksi DPRD DKI menolak laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disampaikan Gubernur Anies Baswedan dalam rapat paripurna, Senin (7/9).
Penolakan tersebut disampaikan, sesaat setelah rapat yang digelar di Ruang Paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta, dibuka oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pukul 14:00 WIB .
BACA JUGA: Pegawai Pabrik Biskuit Kenamaan Positif Covid-19, Anak Buah Anies Baswedan Lakukan Pemantauan Ketat
Beberapa fraksi langsung berebut mengajukan interupsi yang mayoritas menolak Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD (P2APBD) Gubernur Anies Baswedan.
Fraksi yang menolak P2APBD tersebut, di antaranya Fraksi PAN, Golkar, Nasdem dan PSI.
BACA JUGA: Geregetan, Anies Baswedan Tutup Paksa Sejumlah Kafe di Jaksel
"Mewakili pimpinan perempuan dan termuda saya menolak P2APBD karena tidak ada transparansi.??????? Kami percuma reses sudah tiga kali kalau itu tidak ditindaklanjuti," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani.
Zita meminta Anies sebagai pimpinan dari eksekutif, untuk menindaklanjuti hasil reses yang mereka lakukan.
BACA JUGA: Bikin Twit, Sis Grace PSI Sentil Anies Baswedan soal Harga Robot Damkar Kemahalan
"Kami di sini bukan cuma kunker (kunjungan kerja), mohon saudara gubernur hargai kami. Kami mempertanyakan hasil reses kami," ucap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil