jpnn.com - KEBON SIRIH - Ahli hukum tata negara, Andi Irman Putra Sidin mengatakan, DPRD DKI harus serius menjalankan hak angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Selama proses hak angket, Irman meminta DPRD DKI agar menghindarkan diri dari kongkalikong dengan eksekutif. Sebab, menurut dia, hak angket adalah proses hukum, bukan proses politik.
BACA JUGA: Pengamat Sebut Ahok Berpeluang Dicopot dari Gubernur DKI, Ini Alasannya
"Jadi apapun hasilnya, tidak boleh diubah karena lobi-lobi politik," kata Irman saat rapat hak angket di ruang serbaguna di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/3).
Mendengar penjelasan yang disampaikan Irman, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang hadir sebagai peninjau menyatakan, dia tidak pernah melakukan kongkalikong dengan pihak eksekutif. Hanya saja, Prasetio menyebut, ada anggota DPRD DKI yang sudah melakukan lobi-lobi politik dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
BACA JUGA: Ahok Tantang Panitia Hak Angket Panggil Psikiater Periksa Kejiwaannya
Prasetio menyebut nama Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Bestari Barus.
"Alhamdulillah, sampai saat ini saya enggak pak. Tapi, Bestari tuh," ujarnya.
BACA JUGA: Wagub Djarot tak Takut Hadapi ISIS
Terpisah, Ahok membantah tudingan yang disampaikan Prasetio terkait kongkalikong dengan Bestari. Sebab, kata Ahok, Bestari adalah orang yang paling vokal menyerang dirinya.
"Astagfirullahaladzim. Pak Bestari itu orang yang paling menyerang saya. Persekongkolan di mana? Dia yang marahin gue juga dulu," ucap Ahok.
Sebelumnya, Bestari memang pernah bertemu Ahok. Dia mengaku, pertemuan itu hanya undangan minum teh. Sementara Ahok menyatakan, dalam pertemuan itu, mereka membicarakan mengenai gaji pegawai.(gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tukang Pijit Panggilan Ditemukan Tewas dengan Luka Disekujur Tubuh
Redaktur : Tim Redaksi