jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai gelaran Formula E telah diseret ke dalam ranah politik.
Dia menjelaskan awal mula Formula E terseret ke ranah politik ialah ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumpulkan tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta untuk mangkir rapat paripurna interpelasi soal ajang balap mobil listrik itu.
BACA JUGA: Formula E Kerap Dikritik, Putri Zulhas Bereaksi, Simak
Menurut dia, rapat paripurna interpelasi itu diprakarsai oleh PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Adapun tujuh fraksi yang menolak interpelasi adalah Gerindra, PKS, PAN, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan PKB-PPP.
BACA JUGA: Direktur Keuangan Jakpro Mundur Jelang Formula E, Politikus PSI Curiga Begini
“Setelah waktu itu, semua terkait Formula E adalah peristiwa politik,” kata Prasetyo Edi Marsudi dalam keterangannya, Kamis (3/2).
Prasetyo Edi khawatir setelah gelaran ajang balap mobil listrik yang mulai menjalar ke ranah politik, tidak ada investor yang akan memberikan sponsor.
BACA JUGA: Direktur Keuangan Jakpro Undurkan Diri di Tengah Polemik Formula E, Kenapa ?
Menurut dia, para investor tidak mau terang-terangan terlibat dalam kompetisi politik.
“Pengusaha enggak mau terlibat dalam kegaduhan politik. Makanya mereka enggak mau investasi di Formula E,” jelasnya.
Politikus PDI Perjuangan ini juga heran dengan pernyataan Anies Baswedan yang mulanya menyebutkan Pemprov DKI Jakarta sebagai pihak penyelenggara Formula E.
Namun, lanjut dia, pada 2021 Anies kemudian menyebutkan gelaran Formula E adalah bussines to bussines.
“Artinya, pemprov tidak lagi terlibat. Kemudian, Anies menunjuk politikus sebagai ketua pelaksana atau organizing committee Formula E,” pungkas Prasetyo Edi Marsudi. (mcr4/jpnn)
Redaktur : Boy
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi