jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan untuk memerhatikan kelancaran pelaksanaan pilkada. Karena itu, insiden penusukan Komisioner Kepahiang, Bengkulu, Windra Purnawan, Senin (7/9) lalu agar tidak terulang kembali.
“Jadi, presiden perlu mengingatkan seluruh jajarannya untuk memperhatikan kelancaran, apalagi kalau mau menjadikan ini pilkada serentak yang berhasil. Kan ada saja pihak-pihak yang tak ingin ini berhasil,” ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Rabu (9/9).
BACA JUGA: SBY: Pemerintah Harus Tertib Mengelola Negara
Menurut Hadar, kalau memang ada oknum penyelenggara Pemilukada yang melanggar, maka ada proses hukum yang berlaku. Namun bukan berarti hal tersebut menghalalkan tindak kekerasan.
“Kalau memang ada petugas kami yang keliru, kan bisa dikoreksi juga. Paling ujungnya, kan ada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, red). Tapi tindak kekerasan itu tidak bisa ditolerir dengan alasan apa pun,” tegas Hadar.
BACA JUGA: SBY: Cegah Gelombang PHK
Karena itu, menurut Hadar, untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam pilkada maka harus ada langkah-langkah antisipasi. Dari sisi KPU, lanjut Hadar, akan memersiapkan aparat penyelenggara untuk bekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jadi harus sesuai aturan. Tidak perlu dengan gaya sombong, sok paling kuasa menentukan, kan gitu. Enggak boleh dong,” ujar Hadar.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Ketum PAN Stempel Rekom Penantang Risma di Depan KPU
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Alasan DPR Sidak ke Banten
Redaktur : Tim Redaksi