jpnn.com, MALANG - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan, sebaiknya pemerintah mengajak pihak-pihak terkait berkomunikasi ihwal polemik rencana penggunaan dana haji untuk membangun infrastruktur.
"Saya kira karena itu dana umat bicaralah pemerintah dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Nahdatul Ulama (NU) Muhammadiyah," kata Zulkifli di Malang, Jawa Timur, Jumat (28/7).
BACA JUGA: Maruf Cahyono: Malang Kebanjiran Kegiatan MPR
Zulkifli mengatakan ini bukan pada persoalan setuju atau tidak setuju.
Namun, pemerintah mestinya membicarakan terlebih dahulu.
BACA JUGA: Ketua MPR: Pers Harus Jadi Pilar Demokrasi yang Mempersatukan
"Makanya diajak bicara saya bilang tadi," ungkap Zulkifli.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengatakan, dana haji harus dipergunakan sesuai peruntukannya.
BACA JUGA: Prabowo dan SBY Mesra, Zulkifli: Bagus Sinyal Positif
Menurut dia, anggaran infrastruktur tidak boleh menggunakan dana haji.
Apalagi, jika infrastruktur itu padat modal. Fadli menegaskan, jika dana haji digunakan untuk infrastruktur bisa mengakibatkan kerusuhan.
“Kemudian dana tidak bisa dipakai orang berkepentingan untuk haji, ini bisa terjadi rusuh,” katanya Rabu (26/7).
Sebelumnya, Presiden Jokowi usai melantik anggota Dewan Pengawas dan anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7), ingin agar dana haji yang tersimpan di pemerintah bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur.
"Jadi, bagaimana uang yang ada, dana yang ada ini, bisa dikelola, diinvestasikan ke tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik," kata Jokowi. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sebelum Jumatan, Zulkifli Hasan Mampir ke Gereja Katedral
Redaktur : Boy
Reporter : Boy, Natalia