Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menanggapi diplomatis adanya kemungkinan penggantian menteri tersebut. "Tentu, setiap tahun kinerja kabinet dievaluasi presiden," katanya, Kamis (29/11).
Dia menegaskan, kebijakan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. "Itu bisa terjadi kapan pun bila presiden memandang perlu dilakukan reshuffle kabinet," terang doktor ilmu politik lulusan Hosei University, Tokyo, itu.
Sebelumnya, saat sidang kabinet paripurna (27/11), Presiden SBY mempersoalkan kerja menteri di luar rencana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah (RKP) maupun APBN. Padahal, para menteri yang berada dalam satu kabinet itu memiliki program kerja, APBN, serta sejumlah kebijakan.
SBY mengapresiasi jika jajarannya di kabinet memiliki ide atau inisiatif yang bisa membawa kebaikan. Namun, itu dilakukan setelah tugas utama dalam RKP atau APBN rampung. "Saya acungi jempol, tetapi setelah tugas kewajiban pokok kita itu dijalankan," terangnya.
SBY tidak memerinci siapa saja menteri yang dimaksud itu. Namun, menurut Julian, peringatan presiden tersebut ditujukan kepada seluruh jajaran menteri.
Dia menjelaskan, presiden mengingatkan agar para menteri tetap berkomitmen dalam menjalankan tugas pemerintahan hingga masa bakti 2014. Jika ada agenda lain dari menteri yang berasal dari partai politik maupun nonpartisan dalam kabinet, presiden memandangnya sebagai hal yang wajar.
"Namun, agenda politik tidak harus diprioritaskan bila ada hal lain yang lebih besar, yakni kepentingan nasional yang ditujukan untuk rakyat," katanya.
RKP wajib dijalankan sebagai bagian dari amanah tugas dan tanggung jawab. "Kesuksesan pemerintahan bukan kesuksesan Presiden SBY semata, namun kesuksesan kabinet bersama rakyat Indonesia," tegasnya. (fal/c5/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nazar Iba Angie Menjanda
Redaktur : Tim Redaksi