jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo bakal mengkaji ulang manfaat dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk masyarakat setempat. Sebab, Jokowi menilai dana Otsus Papua sangat besar dan mestinya manfaatnya harus besar bagi masyarakat.
Jokowi menerangkan, pemerintahannya menginginkan adanya pemerataan dan percepatan pembangunan khususnya di wilayah Indonesia bagian timur terutama Papua, Sulawesi, Maluku dan NTT. Ketertinggalan di wilayah-wilayah itu perlu mendapatkan perhatian bersama. Baik percepatan pembangunan infrastruktur, investasi, pembukaan kawasan ekonomi khusus hingga pembukaan kawasan industri.
BACA JUGA: Plt Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Bahas Dana Otsus Papua
"Sampai alokasi dana otsus papua dan Papua Barat. Jadi instrumen yang digunakan pemerintah pusat, pembangunan Papua-Papua Barat bukan hanya Otsus Papua saja, tetapi juga menggunakan berbagai instrumen percepatan lainnya yang bersumber dari APBN," kata Jokowi membuka rapat terbatas tentang Dana Otsus Papua di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (11/3).
Jokowi melanjutkan, dana Otsus Papua-Papua Barat dari 2002 sampai 2020 mencapai Rp 94,24 triliun. Menurut Jokowi, angka itu sangat besar sekali.
BACA JUGA: Butuh Saling Percaya Mengelola Otsus Papua
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan sesuai aturan UU Dana Otsus Papua dan Papua Barat berakhir pada 2021. Oleh karena itu, butuh kebijakan baru mengenai dana Otsus ini.
"Makanya saya ingin menekankan beberapa hal yang pertama evaluasi menyeluruh tata kelola dan efektivitas penyaluran dana Otsus ini. Karena amgkanya besar, saya minta dilihat lagi secara detail bagaimana pengelolaannya, transparansinya, akuntabilitasnya. Jadi sangat penting good governance-nya, penyalurannya apakah betul-betul sudah ter-deliver ke masyarakat, apakah sudah tepat sasaran, output seperti apa? Kalau sudah jadi barang, barang apa?" kata dia.
BACA JUGA: Satu Pasien Corona di Indonesia Meninggal
Jokowi juga ingin tahu apakah dana Otsus Papua-Papua Barat sudah benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat. "Apakah dana Otsus sudah dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat di Papua dan Papua Barat," jelas dia.
Jokowi juga meminta jajarannya melakukan cara kerja baru untuk membangun sistem di Papua. Dia menginginkan masyarakat Papua bekerja secara efektif untuk menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat di sana.
"Terakhir, saya minta kebijakan otonomi khusus Papua dan Papua Barat dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat. Ini penting sekali. Ajak bicara tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh agama yang ada di Papua. Jadi bisa dirumuskan kebijakan yang terbaik yang akan Papua dan Papua Barat semakin maju," kata dia. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga