jpnn.com, CIAMIS - Presiden Joko Widodo melihat secara langsung proses pencairan bansos PKH Non Tunai di Pendopo Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Sabtu (10/6).
Didampingi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy, dan Kepala Kantor Staff Presiden Teten Masduki, Presiden memastikan penyaluran bansos secara non tunai berjalan lancar dan tepat sasaran.
BACA JUGA: Jokowi: Jangan Menunggu Perintah, Selesaikan dengan Cepat!
Kabupaten Ciamis, di tahun 2017 memperoleh kucuran dana bansos senilai Rp175,07 miliar. Bantuan tersebut terdiri dari PKH Non Tunai, beras sejahtera (Rastra), Bansos UEP-KUBE, Bantuan Keserasian Sosial, Bansos Disabilitas, dan Bansos Lanjut Usia.
"Uang bansos jangan digunakan untuk beli pulsa dan rokok. Kalau ketahuan nanti akan dicabut," ungkap Jokowi.
BACA JUGA: Jokowi: Insyaallah Secepatnya Pak Kiai, Kami Bangun 3 Lantai
Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp1.890.000 yang dapat diambil dalam empat tahap.
Dalam kesempatan tersebut Presiden juga menyaksikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada ibu hamil, anak balita dan anak-anak sekolah dasar. Presiden menjelaskan aturan mengkonsumsi makanan tambahan berupa biskuit.
BACA JUGA: Jokowi Pastikan Hasil Reformasi Agraria akan Dirasakan Sebelum Agustus Ini
"Tolong agar bermanfaat bagi anak-anak kita, baik yang masih dalam kandungan, yang sudah lahir, maupun yang sudah sekolah agar gizi anak-anak kita terpelihara karena ke depan nanti 10 tahun 20 tahun yang akan datang persaingan kita sangat ketat sekali," ujar Presiden.
Sementara itu, ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengaku bersyukur dan bergembira atas cairnya dana PKH tersebut. Mengingat tidak lama lagi akan memasuki tahun ajaran baru.
"Uangnya mau saya pakai untuk beli baju sekolah, buku tulis, sama sepatu anak. Alhamdulillah, cairnya tepat saat kebutuhan anak sekolah banyak sekali," ungkap Titin (38) warga Desa Sukajadi, Kecamatan Sadananya.
Titin mengatakan, ini adalah kali pertama Ia memiliki rekening bank sekaligus ATM. Menurutnya, meskipun membingungkan namun Ia merasa penyaluran bansos ini jauh lebih mudah dan simple.
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dipersilahkan mengelola sendiri bansos yang diberikan. Apakah mau diambil semua atau ada yang ingin disisakan dalam rekening untuk ditabung.
Senada, Fitri (35) warga Kecamatan Sadananya menuturkan meskipun bantuan yang diberikan pemerintah nilainya kecil, namun dianggap sangat membantu. Utamanya dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak.
Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa menyebut bahwa penyaluran bansos secara non tunai merupakan terobosan besar Pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan kendala yang timbul seperti saat bansos disalurkan secara tunai.
Lewat non tunai, Pemerintah berharap bansos memenuhi prinsip ketepatan yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat administrasi.
"Ini juga merupakan langkah transformasi yang strategis karena sasaran program keuangan inklusi adalah kelas bawah yang kerap belum melek industri keuangan perbankan," imbuhnya.
Diungkapkan, efektivitas inilah yang mendorong Pemerintah menambah luas jangkauan penerima PKH. Bila ditahun 2017 hanya sekitar 6 juta KPM, maka tahun 2018 akan ditambah sehingga menyentuh angka 10 juta penerima. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi: Kepemilikan Sertifikat Mengurangi Sengketa Tanah
Redaktur : Tim Redaksi