Presiden Jokowi dan Kepala Daerah Belum Punya Jurus Jitu untuk Cegah Covid-19

Senin, 10 Agustus 2020 – 15:29 WIB
Dokumentasi - Presiden Jokowi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan negara ini masih terus berjuang melawan Covid-19 dan segala akibatnya.

Sampai saat ini di tanah air jumlah positif Covid-19 masih terus bertambah. Bahkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan kepala-kepala daerah masih belum menemukan "jurus" jitu menghalau penyebaran virus ini.

BACA JUGA: Wali Kota Banjarbaru Meninggal Dunia karena COVID-19

"Harus kita akui, pemerintah pusat dan daerah telah bekerja keras mengatasi Covid-19. Sayangnya, belum ada tanda-tanda jumlah penderita positif Covid-19 akan landai (menurun)," kata Emrus pada Senin (10/8).

Direktur Eksekutif EmrusCorner itu menambahkan sebenarnya penyebaran itu bisa ditekan signifikan bila dilakukan kampanye komunikasi kesehatan secara nasional.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Penyerangan Brutal di Solo, Novel Langsung Tuding Jokowi, Jimly Bicara

"Sebab, penularan Covid-19 dari manusia ke manusia lain. Artinya, Covid-19 menggempur kita, maka harus dihadapi dengan strategi menyebar (menjaga jarak fisik) satu dengan yang lain, tetap menggunanan APD dan menaati semua protokol kesehatan," ungkapnya.

Jadi, dia mengatakan jelas persoalan utama terletak pada apakah kesadaran, sikap, dan perilaku setiap individu sebagai anggota masyarakat telah terbangun dengan baik untuk berperang melawan Covid-19 di seluruh tanah air.

BACA JUGA: Ssttt... Pak Jokowi Berikan Bintang Jasa untuk Fahri Hamzah dan Fadli Zon

Menurut Emrus, jawabannya masih belum. Sebab, dalam kenyataannya di tempat umum, pasar-pasar dan lain sebagainya masih kerap ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.

"Oleh karena itu, sangat wajar jumlah penderita Covid-19 bertambah dari hari ke hari," kata dia.

Emrus menjelaskan untuk menumbuhkan kesadaran, sikap, dan perilaku seluruh rakyat Indonesia yang sesuai protokol kesehatan Covid-19, mutlak dilakukan kampanye komunikasi kesehatan secara masif, berkesinambungan, kreatif, inovatif, antisipatif, dan perlu terus dimonitor efek yang ditimbulkan di tengah masyarakat dari waktu ke waktu.

Menurut Emrus, untuk mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan tugas tersebut, maka penanggung jawab dan pelaksana sejatinya diserahkan pada ahlinya, yaitu para komunikolog-komunikolog yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Emrus menjelaskan untuk efektivitas pelaksanaannya, Presiden Jokowi perlu menunjuk seorang komunikolog yang tidak asing di ruang publik sebagai penanggung jawab nasional.

"Tentu, juga menyediakan dana memadai yang setara dengan penanganan bidang lainnya," kata dosen tetap Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, itu. (boy/jpnn)

 

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur : Natalia
Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler