jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memantau setiap penggunaan uang untuk menanggulangi Covid-19. Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Jokowi itu dalam acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) pada 2019.
Jokowi menegaskan, penggunaan uang rakyat tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan.
BACA JUGA: Jokowi Bubarkan 18 Badan, Komite dan Tim Kerja, Ini Daftarnya
"Komitmen kita, bapak atau ibu pimpinan dan anggota BPK serta pemerintah, adalah sama. Setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus digunakan secara bertanggung jawab, dikelola dengan transparan, dan sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat," kata dia di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/7).
Selain itu, tak kalah penting, manajemen dan tata kelola anggaran harus dijalankan dengan baik, tepat sasaran, serta dijalankan dengan prosedur yang sederhana dan ringkas melalui proses yang cepat dengan manfaat yang maksimal untuk rakyat.
BACA JUGA: Ketum PAN Zulkifli Hasan Bertemu Jokowi, Nih Agendanya
Di tengah upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19 serta dampak yang ditimbulkannya, kecepatan penggunaan anggaran yang diperoleh dari prosedur yang sederhana dan ringkas tersebut menjadi sangat krusial dan dirasakan manfaatnya.
"Percuma kita memiliki anggaran tetapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dibelanjakan untuk rakyat padahal rakyat menunggu, rakyat membutuhkan, pada saat perekonomian juga sangat membutuhkan. Sekali lagi, dibutuhkan langkah yang cepat, tepat, efisien, dan tentu saja jangan dilupakan akuntabilitas. Ini penting sekali," kata dia.
BACA JUGA: Pemerintah Akui Gelora, Anis Matta Temui Jokowi di Istana
Lebih jauh, Kepala Negara juga kembali mengingatkan, saat ini dibutuhkan langkah-langkah luar biasa yang harus ditempuh pemerintah untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. (tan/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga