JAKARTA--Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menerima jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyampaikan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012.
Dalam kesempatan itu, Presiden meminta BPK menyampaikan secara detail setiap penggunaan uang negara, tanpa terkecuali.
“Jika menyangkut uang negara, satu rupiah pun harus kita pertanggungjawabkan,” kata Presiden saat menerima Ketua BPK Hadi Purnomo dan jajarannya di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/6).
Dalam pertemuan itu, Presiden juga meminta BPK ke depan dapat menjelaskan mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. Presiden ingin mengetahui alokasi anggaran dipakai daerah untuk tujuan apa saja. Ia khawatir ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran untuk daerah.
"Tahun demi tahun kita mendesentralisasi anggaran yang makin besar. Sudah tembus Rp400 triliun. Saya ingin tahu seperti apa penggunaannya," lanjut Presiden.
Presiden berharap ada pembenahan penggunaan keuangan di daerah. Sehingga tidak perlu ada penyimpangan yang melibatkan kepala daerah. Presiden kembali mengingatkan para kepala daerah tentang masalah perizinan yang belakangan berbuntut masalah hukum. Pengelolaan perizinan dan keuangan di daerah, kata dia, harus diperbaiki.
"Saya khawatir ada yang miss dalam pengelolaan keuangan negara. Maka saya minta disiapkan forum dengarkan dari BPK. Jangan sampai kita benahi yang di pusat, jebol di daerah. Mau kita benahi semua," tegas Presiden.
Presiden menginstruksi kementerian/lembaga yang turut mengurusi keuangan daerah agar merespon setiap peringatannya. Setengah menyindir, Presiden menyebut banyak pihak yang tidak menyadari dan menjalankan instruksinya selama ini.
"Mestinya kalau sudah diingatkan beberapa kali, harusnya direspon. Tolong yang sudah berkali-kali jadi temuan, respon lamban kementerian mana lembaga mana. Era transparansi seperti ini. Jangan sampai yang salah dua orang, yang dimarahi semua. Biasanya begitu," tutur Presiden sambil tertawa.
Terakhir, terkait LKPP, Presiden SBY yang didampingi Wakil Presiden Boediono mengharapkan BPK dapat menyebutkan instansi mana saja yang kurang laporan keuangannya sehingga dapat dengan jelas memberikan peringatan kepada yang masih kurang.
"Yang sudah baik kita jaga, pertahankan, dan tingkatkan. Yang belum baik kita perbaiki. Insya Allah kualitas laporan keuangan kita akan makin baik," tandas Presiden. (flo/jpnn)
Dalam kesempatan itu, Presiden meminta BPK menyampaikan secara detail setiap penggunaan uang negara, tanpa terkecuali.
“Jika menyangkut uang negara, satu rupiah pun harus kita pertanggungjawabkan,” kata Presiden saat menerima Ketua BPK Hadi Purnomo dan jajarannya di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/6).
Dalam pertemuan itu, Presiden juga meminta BPK ke depan dapat menjelaskan mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. Presiden ingin mengetahui alokasi anggaran dipakai daerah untuk tujuan apa saja. Ia khawatir ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran untuk daerah.
"Tahun demi tahun kita mendesentralisasi anggaran yang makin besar. Sudah tembus Rp400 triliun. Saya ingin tahu seperti apa penggunaannya," lanjut Presiden.
Presiden berharap ada pembenahan penggunaan keuangan di daerah. Sehingga tidak perlu ada penyimpangan yang melibatkan kepala daerah. Presiden kembali mengingatkan para kepala daerah tentang masalah perizinan yang belakangan berbuntut masalah hukum. Pengelolaan perizinan dan keuangan di daerah, kata dia, harus diperbaiki.
"Saya khawatir ada yang miss dalam pengelolaan keuangan negara. Maka saya minta disiapkan forum dengarkan dari BPK. Jangan sampai kita benahi yang di pusat, jebol di daerah. Mau kita benahi semua," tegas Presiden.
Presiden menginstruksi kementerian/lembaga yang turut mengurusi keuangan daerah agar merespon setiap peringatannya. Setengah menyindir, Presiden menyebut banyak pihak yang tidak menyadari dan menjalankan instruksinya selama ini.
"Mestinya kalau sudah diingatkan beberapa kali, harusnya direspon. Tolong yang sudah berkali-kali jadi temuan, respon lamban kementerian mana lembaga mana. Era transparansi seperti ini. Jangan sampai yang salah dua orang, yang dimarahi semua. Biasanya begitu," tutur Presiden sambil tertawa.
Terakhir, terkait LKPP, Presiden SBY yang didampingi Wakil Presiden Boediono mengharapkan BPK dapat menyebutkan instansi mana saja yang kurang laporan keuangannya sehingga dapat dengan jelas memberikan peringatan kepada yang masih kurang.
"Yang sudah baik kita jaga, pertahankan, dan tingkatkan. Yang belum baik kita perbaiki. Insya Allah kualitas laporan keuangan kita akan makin baik," tandas Presiden. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nasdem: Politisi Senayan Terjebak Kepentingan Sesaat
Redaktur : Tim Redaksi