JAKARTA - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengaku bahwa dirinya sudah mendapat laporan dari daerah terkait adanya guru yang yang menjadi korban politik. Terutama saat Pilkada. Presiden menyayangkan hal itu.
"Karena apolitik khususnya Pilkada, guru sering jadi korban. Tentu tidak semua. Tapi ada laporan yang masuk ke tempat saya misalnya guru dipaksa jadi Timses. Kalau tidak mau katanya diganti. Kemudian kalau kebetulan yang menang (pilkada) bukan yang didukung, (gurunya) dipindah. Ini tidak boleh terjadi," tegas Presiden dalam pidatonya di hadapan ratusan guru yang menghadiri Kongres XXI PGRI dan Guru Indonesia 2013 di Istora Senayan, Rabu, (3/7).
Presiden menyatakan jika ada guru yang masih bernasib demikian, harus melaporkan langsung pada pemerintah. Dalam hal ini ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Guru, kata dia, tidak boleh terpengaruh dengan politik praktis. Pendidikan akan terganggu jika guru pun dipolitisasi.
"Segera lapor ke Mendikbud, Mendagri tembusan ke saya. Tapi jangan fitnah, harus faktual. Setelah sampaikan, berikan konferensi pers bahwa ada pelakuan tidak benar. Pesan saya jangan sampai guru jadi korban politik," sambung Presiden.
Menanggapi curhatan dari para guru, Presiden meminta semua jajarannya bekerja keras untuk memperbaiki nasib guru terutama guru bantu dan guru honorer.
"Kita duduk bersama, cari solusi, tetapkan kebijakan untuk atasi masalah ini sehingga tidak timbulkan gelombang keresahan di kalangan guru bantu, honorer, maupun pegawai negeri yang belum diangkat. PGRI juga aktif carikan solusinya," kata Presiden. (flo/jpnn)
"Karena apolitik khususnya Pilkada, guru sering jadi korban. Tentu tidak semua. Tapi ada laporan yang masuk ke tempat saya misalnya guru dipaksa jadi Timses. Kalau tidak mau katanya diganti. Kemudian kalau kebetulan yang menang (pilkada) bukan yang didukung, (gurunya) dipindah. Ini tidak boleh terjadi," tegas Presiden dalam pidatonya di hadapan ratusan guru yang menghadiri Kongres XXI PGRI dan Guru Indonesia 2013 di Istora Senayan, Rabu, (3/7).
Presiden menyatakan jika ada guru yang masih bernasib demikian, harus melaporkan langsung pada pemerintah. Dalam hal ini ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Guru, kata dia, tidak boleh terpengaruh dengan politik praktis. Pendidikan akan terganggu jika guru pun dipolitisasi.
"Segera lapor ke Mendikbud, Mendagri tembusan ke saya. Tapi jangan fitnah, harus faktual. Setelah sampaikan, berikan konferensi pers bahwa ada pelakuan tidak benar. Pesan saya jangan sampai guru jadi korban politik," sambung Presiden.
Menanggapi curhatan dari para guru, Presiden meminta semua jajarannya bekerja keras untuk memperbaiki nasib guru terutama guru bantu dan guru honorer.
"Kita duduk bersama, cari solusi, tetapkan kebijakan untuk atasi masalah ini sehingga tidak timbulkan gelombang keresahan di kalangan guru bantu, honorer, maupun pegawai negeri yang belum diangkat. PGRI juga aktif carikan solusinya," kata Presiden. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dunia Pendidikan Kerap Dipolitisasi
Redaktur : Tim Redaksi