jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanudin (ISLA-UNHAS) Darwis Ismail menegaskan paradigma pembangunan di Indonesia secara perlahan telah bergeser ke arah pembangunan kelautan.
Pergeseran paradigma tersebut merupakan wujud kesadaran dan langkah maju dalam melihat fakta akan kondisi geografis Indonesia yang merupakan 2/3 wilayahnya adalah laut.
BACA JUGA: Saatnya Indonesia Susun Strategi Baru Ekonomi Kelautan
Menurut Darwis, kekayaan laut Indonesia sangat besar dan jika dimanfaatkan dan dikelola dengan prioritas penuh, akan sangat membantu perekonomian masyarakat.
"Oleh karena itu isu Maritim ini harus tetap digelorakan sampai kapan pun, apalagi ini tahun politik. Siapapun yang nantinya terpilih jadi Presiden, harus menjadikan maritim sebagai prioritas nasional," kata Darwis saat dialog akhir tahun yang bertemakan “Pilpres 2019 dan harapan baru kelautan Nasional” di Bangi Kopi, Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (15/12).
Menurut Darwis, presiden yang terpilih nanti harus mampu membuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kelautan diperkuat.
Terwujudnya SDM Kelautan yang berkualitas, kata dia, diharapkan mampu menghasilkan produk yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing.
"Presiden terpilih nanti harus bisa menciptakan SDM untuk mengelola sumberdaya kelautan yang berkelanjutan dan berbudaya," kata Darwis.
Darwis berharap maritim tetap prioritas nasional pemerintahan ke depan. Pasalnya, berdasarkan data United Nations Development Programme (UNDP) bahkan menyebut perairan Indonesia sebagai habitat bagi 76 persen terumbu karang dan 37 persen ikan karang dunia.
"Keberadaan laut menjadi penopang ekonomi masyarakat," ujarnya.
Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 7,87 juta jiwa atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional menggantungkan hidupnya dari laut.
Mereka tersebar di 10.666 desa pesisir yang berada di 300 dari total 524 kabupaten dan kota se-Indonesia. (
Redaktur & Reporter : Natalia