JAKARTA – Sejumlah permasalahan di daerah perbatasan masih terus mengemuka. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengaku menemukan banyak masalah saat berkunjung ke sejumlah daerah beberapa waktu lalu.
Ia mencontohkan semisal saat berkunjung ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Ternyata untuk dapat mencapainya harus menggunakan pesawat udara.
Karena tidak ada jalan darat yang menghubungkan kecamatan tersebut dengan ibukota kabupaten, maupun yang menghubungkannya dengan kecamatan-kecamatan lain.
“Lokasinya berada di tengah-tengah Taman Nasional Kayan Mentarang seluas 1,5 juta hektar dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Jadi jalan darat itu hanya tembus ke Malaysia. Makanya di sana kita lihat kendaraan yang ada rata-rata berplat Malaysia,” ujarnya di Jakarta, Kamis (18/7).
Permasalahan lain, di sejumlah daerah perbatasan harga-harga kebutuhan juga melambung dengan sangat luarbiasa. Akibatnya pembangunan sulit berkembang.
“Misalnya harga semen, itu bisa mencapai Rp200 ribu-Rp300 ribu per sak. Bahkan ada yang lebih dari itu. Itu terjadi karena biaya transportasinya yang mahal. Karena saking mahalnya, masyarakat di beberapa perbatasan bahkan telah minta kepada BNPP untuk diizinkan melakukan impor,” katanya.
Menghadapi persoalan-persoalan ini, pemerintah menurut Gamawan telah menetapkan lima agenda pengelolaan perbatasan untuk tahun 2013. Yaitu penetapan dan penegasan batas wilayah negara, peningkatan pertahanan, keamanan dan penegakan hukum, serta pengembangan ekonomi kawasan. Agenda lain peningkatan pelayanan sosial dasar dan penguatan kelembagaan.
“Tapi BNPP itu kan anggarannya terbatas. Tahun ini hanya sekitar Rp70,5 miliar untuk 21 kabupaten di 12 provinsi. Karena itu diharapkan kementerian lembaga memberi perhatian besar. Silahkan dikelola sendiri, tapi perlu dikoordinasikan dengan BNPP,” ujarnya.(gir/jpnn)
Ia mencontohkan semisal saat berkunjung ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Ternyata untuk dapat mencapainya harus menggunakan pesawat udara.
Karena tidak ada jalan darat yang menghubungkan kecamatan tersebut dengan ibukota kabupaten, maupun yang menghubungkannya dengan kecamatan-kecamatan lain.
“Lokasinya berada di tengah-tengah Taman Nasional Kayan Mentarang seluas 1,5 juta hektar dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Jadi jalan darat itu hanya tembus ke Malaysia. Makanya di sana kita lihat kendaraan yang ada rata-rata berplat Malaysia,” ujarnya di Jakarta, Kamis (18/7).
Permasalahan lain, di sejumlah daerah perbatasan harga-harga kebutuhan juga melambung dengan sangat luarbiasa. Akibatnya pembangunan sulit berkembang.
“Misalnya harga semen, itu bisa mencapai Rp200 ribu-Rp300 ribu per sak. Bahkan ada yang lebih dari itu. Itu terjadi karena biaya transportasinya yang mahal. Karena saking mahalnya, masyarakat di beberapa perbatasan bahkan telah minta kepada BNPP untuk diizinkan melakukan impor,” katanya.
Menghadapi persoalan-persoalan ini, pemerintah menurut Gamawan telah menetapkan lima agenda pengelolaan perbatasan untuk tahun 2013. Yaitu penetapan dan penegasan batas wilayah negara, peningkatan pertahanan, keamanan dan penegakan hukum, serta pengembangan ekonomi kawasan. Agenda lain peningkatan pelayanan sosial dasar dan penguatan kelembagaan.
“Tapi BNPP itu kan anggarannya terbatas. Tahun ini hanya sekitar Rp70,5 miliar untuk 21 kabupaten di 12 provinsi. Karena itu diharapkan kementerian lembaga memberi perhatian besar. Silahkan dikelola sendiri, tapi perlu dikoordinasikan dengan BNPP,” ujarnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PBB: Capres-Cawapres Yusril-Puan Tunggu Hasil Pileg
Redaktur : Tim Redaksi