JAKARTA - Sejumlah masukan penting dilontarkan pembicara utama dan peserta acara dialog pemerintah dengan sejumlah elemen masyarakat , yang akan dijadikan sebagai bahan mempersiapkan penyusunan draf Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberdayaan ormas.
Pakar sosiologi dari Universitas Nasional, Nia Elvina, misalnya, mengusulkan agar di PP yang merupakan turunan RUU Ormas yang diperkirakan Juli atau Juli mendatang disahkan menjadi UU itu, mengatur soal kriteria ormas yang layak digandeng pemerintah dalam pelaksanaan program pemberdayaan.
Nia mengusulkan agar tidak semua ormas digandeng pemerintah. Dosen cantik itu berpendapat, pemberdayaan masyarakat harus diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Karenanya, ormas yang harus diprioritaskan untuk dijadikan mitra pemerintah adalah ormas yang konsen pada bidang pemberdayaan ekonomi. Misal ormas yang kiprahnya masuk ke desa-desa, menyentuh urusan petani atau nelayan," saran Nia, yang juga staf pengajar di Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu, di dialog yang digelar di Jakarta, Jumat (10/5) malam.
Dalam dialog yang dipandu Kasubdit Ormas Ditjen Kesbangpol Kemendagri, Bahtiar ini, Nia tampil menyampaikan paparan dengan energik. Para peserta pun semangat menyimak ulasan dosen yang masih lajang itu, meski waktu sudah larut malam.
Bahtiar sepakat dengan gagasan Nia. Namun, kata birokrat bergerar doktor itu, nantinya bukan hanya Kemendagri yang mengurusi program pemberdayaan ormas. Kementerian/lembaga lain juga terlibat, sesuai bidangnya masing-masing.
"Misal ormas yang konsen dengan pemberdayaan petani, maka nanti menjadi mitra Kementerian Pertanian. Yang bersentuhan dengan nelayan, nanti diurus Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan seterusnya," terang Bahtiar. (sam/jpnn)
Pakar sosiologi dari Universitas Nasional, Nia Elvina, misalnya, mengusulkan agar di PP yang merupakan turunan RUU Ormas yang diperkirakan Juli atau Juli mendatang disahkan menjadi UU itu, mengatur soal kriteria ormas yang layak digandeng pemerintah dalam pelaksanaan program pemberdayaan.
Nia mengusulkan agar tidak semua ormas digandeng pemerintah. Dosen cantik itu berpendapat, pemberdayaan masyarakat harus diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Karenanya, ormas yang harus diprioritaskan untuk dijadikan mitra pemerintah adalah ormas yang konsen pada bidang pemberdayaan ekonomi. Misal ormas yang kiprahnya masuk ke desa-desa, menyentuh urusan petani atau nelayan," saran Nia, yang juga staf pengajar di Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu, di dialog yang digelar di Jakarta, Jumat (10/5) malam.
Dalam dialog yang dipandu Kasubdit Ormas Ditjen Kesbangpol Kemendagri, Bahtiar ini, Nia tampil menyampaikan paparan dengan energik. Para peserta pun semangat menyimak ulasan dosen yang masih lajang itu, meski waktu sudah larut malam.
Bahtiar sepakat dengan gagasan Nia. Namun, kata birokrat bergerar doktor itu, nantinya bukan hanya Kemendagri yang mengurusi program pemberdayaan ormas. Kementerian/lembaga lain juga terlibat, sesuai bidangnya masing-masing.
"Misal ormas yang konsen dengan pemberdayaan petani, maka nanti menjadi mitra Kementerian Pertanian. Yang bersentuhan dengan nelayan, nanti diurus Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan seterusnya," terang Bahtiar. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Jangan Bantu Ormas dengan Uang
Redaktur : Tim Redaksi