jpnn.com - JAKARTA - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah mengidentifikasi 55 kabupaten/kota yang selama ini menjadi basis tenaga kerja Indonesia (TKI). Dengan mengetahui 55 daerah yang menjadi basis pahlawan devisa, maka BNP2TKI memutuskan jajarannya memaksimalkan sosialisasi bagaimana menjadi pekerja di luar negeri yang aman.
"Setiap persoalan yang timbul terkait TKI di luar negeri, selalu melibatkan pekerja yang berasal dari 55 kabupaten/kota itu. Termasuk beberapa kabupaten di Jawa Timur. Di situlah penting dilakukan sosialisasi bagaimana bermigrasi yang aman, bagaimana risiko jika menjadi TKI melalui jalur non prosedural, dan bagaimana manfaat serta kemudahan dan jaminan hak bagi TKI yang melalui jalur formal," kata Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, di Jakarta, Selasa (15/9).
BACA JUGA: Massa Honorer K2: Sakitnya Tuh di Sini
Nusron mengungkapkan, semua pihak di negara ini tentu sangat prihatin dan juga berduka ketika terjadi musibah yang menimpa TKI.
Kasus teranyar adalah yang menimpa TKI di Malaysia karena kapal yang ditumpanginya tenggelam. Korban kapal tenggelam itu yang kesemuanya adalah TKI yang berangkat via jalur nonprosedural. Nah, peristiwa itu harus menjadi pembelajaran betapa pentingnya bermigrasi yang aman.
BACA JUGA: MKD: Pemanggilan Setya Novanto di-Cancel
"Kita terus lakukan sosialisasi. Dan saat ini calon TKI dan keluarganya sudah banyak yang sadar terhadap resiko ber migrasi, mereka tahu kalau berangkat secara nonprosedural itu banyak resikonya. Kebanyakan mereka tidak mampu melawan karena faktor tekanan ekonomi. Oleh karenanya dia memilih jalan pintas yang dianggap lebih murah namun penuh risiko," tukasnya.
Dan terkait dengan upaya menekan angka TKI non prosedural atau ilegal, BNP2TKI tidak hanya mengintensifkan sosialisasi bermigrasi yang aman. Tetapi, badan ini juga berupaya menurunkan sekecil mungkin biaya penempatan TKI di luar negeri.
BACA JUGA: Puluhan Ribu Honorer K2 Kepung DPR
Bahkan, saat ini BNP2TKI sedang menggodog Penghapusan Biaya Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terasa memberatkan itu. "Penghapusan dapat direalisasikan dengan melakukan negosiasi antara pemerintah dengan pemerintah atau dengan agen di negara penempatan," ujarnya.
Khusus untuk pola pembiayaan di dalam negeri, lanjut Nusron Wahid, BNP2TKI menggandeng bank-bank pemerintah agar bersedia memberikan biaya penempatan dengan bunga rendah seperti model kredit usaha rakyat (KUR).
"Bank Mandiri,BNI dan BRI telah bersedia memberi bantuan biaya penempatan dengan bunga rendah , jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang menetapkan bunga cukup tinggi. BNP2TKI telah menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dengan ketiga bank tersebut," tambah Nusron. (mas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Massa Honorer K2 Macetkan Kawasan Senayan
Redaktur : Tim Redaksi