JAKARTA – Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat hari ini (17/2) diperikarakan bakal berlangsung panas. Sejumlah pengurus DPD dan DPC pro Anas Urbaningrum sudah berancang-ancang melakukan perlawanan. Khususnya, jika ada upaya menggeser forum rapimnas menjadi ajang mengganti ketua umum.
”Kami akan menyatakan walkout dan melakukan pressure massa untuk menggagalkan acara tersebut,” tegas Sekretaris DPD PD DKI Jakarta Irfan Gani di Jakarta kemarin (16/2). Hal tersebut, lanjut dia, terpaksa akan dilakukan jika dalam rapimnas nanti ada upaya-upaya yang dianggapnya inkonstitusional.
Upaya inkonstitusional itu, menurut dia, di antaranya adalah ketika ada pihak-pihak yang berupaya melengserkan Anas Urbaningrum dari jabatan ketua umum. ”Penggantian hanya dapat dilakukan lewat kongres sebagaimana yang termaktub dalam AD/ART PD,” tandasnya.
Penegasan Irfan tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari isi petisi yang disebar para pimpinan DPD dan DPC pendukung Anas. Mereka mengatasnamakan diri sebagai ”Pemuda Demokrat Penegak Konstitusi”.
Dalam petisi ditegaskan pula bahwa Ketua Umum DPP Anas Urbaningrum adalah produk konstitusional yang sah. Yaitu, hasil Kongres PD ke-II di Bandung 2010 lalu yang dilangsungkan secara demokratis.
Karenanya, masih menurut isi petisi, kalau ada upaya pemaksaan forum konsolidasi kader sebagaimana agenda utama rapimnas untuk dirubah menjadi forum kongres luar biasa (KLB), harus ditolak. Sebab, hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART PD.
Selanjutnya, pada poin terakhir petisi disebutkan pula, kalau para kader Demokrat yang tergabung dalam kelompok tersebut meminta kepada Majelis Tinggi yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengembalikan pelaksanaan organisasi ke DPP. ”Kami kader yang mencintai partai ini (Demokrat, Red), kami tidak ingin partai yang telah dibangun ini jadi rusak,” imbuh Ketua DPC PD Buol Arta Razak yang turut tergabung dalam kelompok tersebut.
Sehari sebelumnya, wacana penggantian ketua umum di forum rapimnas salah satunya sempat digulirkan Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP PD Ulil Abshar Abdalla. Menurut dia, wacana penggantian nakhoda partai penting dilakukan dengan segera karena situasi sudah darurat. Demokrat terkini diibaratkannya seperti kapal yang mau tenggelam.
Wacana itu digulirkan Ulil Abshar dalam konferensi pers bersama sejumlah pengurus DPP PD lainnya. Di antaranya, Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi Didi Irawadi Syamsuddin, Sekretaris Departemen Hukum dan HAM Rachland Nashidik, serta Sekretaris Departemen Ekonomi Husni Thamrin.
Menanggapi ancaman walkout dari sejumlah pengurus DPD dan DPC pro Anas, Ulil Abshar memilih menanggapinya dengan santai. ”Rapimnas akan (tetap) berjalan lancar, insyaallah,” kata Ulil singkat.
Senada, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Amir Syamsuddin optimistis Rapimnas bakal makin menyolidkan partai. Forum tersebut diyakini akan menunjukkan kepada publik bahwa partai pemenang pemilu 2009 tersebut tidak terpecah.
”Besok (hari ini, Red) Insyallah akan direncanakan konsolidasi yang digalang oleh Majelis Tinggi kita, untuk mempertunjukan, mempelihatkan kepada masyarakat, bahwa Demokrat tidak tercerai-berai,” kata Amir di Jakarta, Sabtu (17/2)
Menteri Hukum dan HAM tersebut juga yakim Anas tidak akan membangkang terhadap langkah penyelamatan partai yang dimaklumatkan SBY selaku Ketua Majelis Tinggi. ”Dia patuh. Semua pernyataannya positif. Apapun keputusan Majelis Tinggi selalu dilaksanakan,” kata Amir. (dyn/sof/nw)
”Kami akan menyatakan walkout dan melakukan pressure massa untuk menggagalkan acara tersebut,” tegas Sekretaris DPD PD DKI Jakarta Irfan Gani di Jakarta kemarin (16/2). Hal tersebut, lanjut dia, terpaksa akan dilakukan jika dalam rapimnas nanti ada upaya-upaya yang dianggapnya inkonstitusional.
Upaya inkonstitusional itu, menurut dia, di antaranya adalah ketika ada pihak-pihak yang berupaya melengserkan Anas Urbaningrum dari jabatan ketua umum. ”Penggantian hanya dapat dilakukan lewat kongres sebagaimana yang termaktub dalam AD/ART PD,” tandasnya.
Penegasan Irfan tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari isi petisi yang disebar para pimpinan DPD dan DPC pendukung Anas. Mereka mengatasnamakan diri sebagai ”Pemuda Demokrat Penegak Konstitusi”.
Dalam petisi ditegaskan pula bahwa Ketua Umum DPP Anas Urbaningrum adalah produk konstitusional yang sah. Yaitu, hasil Kongres PD ke-II di Bandung 2010 lalu yang dilangsungkan secara demokratis.
Karenanya, masih menurut isi petisi, kalau ada upaya pemaksaan forum konsolidasi kader sebagaimana agenda utama rapimnas untuk dirubah menjadi forum kongres luar biasa (KLB), harus ditolak. Sebab, hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART PD.
Selanjutnya, pada poin terakhir petisi disebutkan pula, kalau para kader Demokrat yang tergabung dalam kelompok tersebut meminta kepada Majelis Tinggi yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengembalikan pelaksanaan organisasi ke DPP. ”Kami kader yang mencintai partai ini (Demokrat, Red), kami tidak ingin partai yang telah dibangun ini jadi rusak,” imbuh Ketua DPC PD Buol Arta Razak yang turut tergabung dalam kelompok tersebut.
Sehari sebelumnya, wacana penggantian ketua umum di forum rapimnas salah satunya sempat digulirkan Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP PD Ulil Abshar Abdalla. Menurut dia, wacana penggantian nakhoda partai penting dilakukan dengan segera karena situasi sudah darurat. Demokrat terkini diibaratkannya seperti kapal yang mau tenggelam.
Wacana itu digulirkan Ulil Abshar dalam konferensi pers bersama sejumlah pengurus DPP PD lainnya. Di antaranya, Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi Didi Irawadi Syamsuddin, Sekretaris Departemen Hukum dan HAM Rachland Nashidik, serta Sekretaris Departemen Ekonomi Husni Thamrin.
Menanggapi ancaman walkout dari sejumlah pengurus DPD dan DPC pro Anas, Ulil Abshar memilih menanggapinya dengan santai. ”Rapimnas akan (tetap) berjalan lancar, insyaallah,” kata Ulil singkat.
Senada, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Amir Syamsuddin optimistis Rapimnas bakal makin menyolidkan partai. Forum tersebut diyakini akan menunjukkan kepada publik bahwa partai pemenang pemilu 2009 tersebut tidak terpecah.
”Besok (hari ini, Red) Insyallah akan direncanakan konsolidasi yang digalang oleh Majelis Tinggi kita, untuk mempertunjukan, mempelihatkan kepada masyarakat, bahwa Demokrat tidak tercerai-berai,” kata Amir di Jakarta, Sabtu (17/2)
Menteri Hukum dan HAM tersebut juga yakim Anas tidak akan membangkang terhadap langkah penyelamatan partai yang dimaklumatkan SBY selaku Ketua Majelis Tinggi. ”Dia patuh. Semua pernyataannya positif. Apapun keputusan Majelis Tinggi selalu dilaksanakan,” kata Amir. (dyn/sof/nw)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN Tak Akan Anaktirikan Kader PBR
Redaktur : Tim Redaksi