jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan seharusnya tidak terjadi perbedaan pandangan ihwal kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meledakkan kapal pencuri ikan.
Menurut dia, persoalan internal pemerintah seharusnya tidak mengemuka ke ruang publik.
BACA JUGA: Soal Penenggelaman Kapal, Jokowi Sepakat dengan Bu Susi
Karena itu, Taufik mengatakan sudah seyogyanya semua dikembalikan kepada kebijakan Presiden Joko Widodo. "Karena apa pun pemegang mandatori adalah presiden," kata Taufik di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (10/1).
Menurut Taufik, jangan sampai persoalan-persoalan seperti ini dibiarkan. Jangan sampai menimbulkan kegaduhan baru sehingga membuat masyarakat menjadi bingung.
BACA JUGA: Dukung Khofifah, PAN Berseberangan dengan Gerindra dan PKS
“Dalam kaitan ini ya kembalikan kepada mekanisme perundangan yang ada saja," katanya.
Menurut Taufik, harus ada jalan keluar apakah harus diledakkan atau tidak. Kalau tidak diledakkan, bagaimana pemanfaatannya. Di satu sisi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan agar kepal asing pencuri ikan di perairan Indonesia diledakkan.
BACA JUGA: Larangan Cantrang Dipaksakan, Antar-Nelayan Rawan Gesekan
"Kami dalam hal ini hanya berharap agar segera diselesaikan jangan sampai membuat kegaduhan,” katanya.
Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla dan Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan meminta agar tidak ada lagi penenggelaman dan peledakkan kapal ikan asing yang mencuri ikan. Meski demikian, proses hukum tetap berjalan.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Top, Sinergi TNI dan Polri Bikin Perayaan Natal Aman Sekali
Redaktur & Reporter : Boy