jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik R Siti Zuhro mengkritik kebiasaan partai politik menentukan calon presiden jagoannya di penghujung masa pendaftaran. Menurut dia, tren tersebut masih berlaku pada Pilpres 2024 mendatang.
“Partai-partai politik di Indonesia sudah terbiasa memilih calon di saat yang sudah sangat mepet. Hal ini tampaknya berlanjut sampai saat ini. Mereka berpikir pilpres masih jauh. Karena itu, nanti-nanti sajalah menetapkan calon,” jelas Siti, Senin (20/6).
BACA JUGA: Diusung NasDem Bakal Capres 2024, Anies Puji Surya Paloh
Dia melihat ada sejumlah pertimbangan yang menjadi alasan parpol mengumumkan capres-cawapres di menit akhir. Salah satunya khawatir calon yang diumumkan tersebut bakal masuk angin.
Prof Siti menilai, idealnya partai politik mengusung kadernya dalam setiap kontestasi pemilu.
BACA JUGA: PDIP Gelar Rakernas, Bahas Konsep Dasar untuk Capres-Cawapres
Jika hal itu tidak memungkinkan, parpol perlu membangun mekanisme seleksi yang ketat dan melibatkan kader hingga tingkat terbawah.
“Idealnya parpol bisa pamer punya kader-kader andalan yang akan dicalonkan di pilpres. Demikian juga dengan cara konvensi yang ditempuh partai via proses bottom up juga bagus. Artinya hak otonom kader tetap dihormati dalam proses seleksi partai,” tegas Prof Siti.
BACA JUGA: NasDem Umumkan Bakal Capres 2024, Begini Kata Presiden PKS
Prof Siti menambahkan, parpol harus melakukan kaderisasi dengan seksama.
Tentunya, kata dia, dengan sistem kaderisasi yang berkualitas, berjenjang sesuai dengan kualifikasinya.
Proses ini juga, lanjut dia, dilengkapi dengan promosi kader yang dilakukan secara merit system.
Menurut dia, promosi kader dilakukan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan logis, objektif dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Promosi kader bukan mengedepankan cara-cara nepotisme, kolutisme, kekerabatan dan kedekatan semata. Sehingga kader-kader yang berkualitas dan kompeten justru terpinggirkan,” ujar Prof Siti.
Sayangnya, cara pandang partai politik masih mengedepankan pragmatisme. Akibatnya, mereka tak mau bersusah payah untuk meraih hasil.
“Sebaliknya, menjadi sangat kompromistis dengan cara-cara yang acapkali merugikan bangsa dan negara,” katanya.
Seperti diketahui, ada sederet nama kader parpol yang berpotensi maju di Pemilu 2024. Namun popularitas dan elektabilitasnya masih rendah. Sebut saja, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, Ketum Golkar Airlangga Hatarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Kemudian, Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Aljufri. Ada juga nama Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketum PKB Muhaimin Iskadar.
Di kesempatan lain, Siti menilai, sosok Airlangga sangat berpeluang ikut berkontestasi di Pilpres 2024. Menurut dia, saat ini tinggal bagaimana Golkar bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menjalankan mesin politiknya untuk meningkatkan elektabilitas Airlangga.
Zuhro mengatakan, Airlangga perlu menunjukkan hasil karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Terlebih, Golkar adalah parpol yang besar dan menguntungkan untuk membentuk koalisi.
"Posisi Golkar sebagai partai besar sangat menguntungkan karena tidak perlu berkoalisi dengan banyak partai untuk mengusung capres-cawapres. Golkar cukup berkoalisi dengan satu partai menengah, sudah bisa mengusung capres-cawapres," jelas Siti saat dihubungi, Senin (23/5).
Peneliti LIPI ini melihat, sampai saat ini, mesin politik Partai Golkar belum dihidupkan secara maksimal. Menurut dia, hal ini terjadi karena pendaftaran capres-cawapres baru akan dilakukan September 2023.
"Ketika mesin partai sudah dihidupkan dan dimaksimalkan, tak tertutup kemungkinan tingkat preferensi dan kesukaan serta dukungan terhadap Airlangga Hartarto akan meningkat," tegas Siti. (dil/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif