jpnn.com, JAKARTA - Pendiri dan Mantan Rektor Pertama Universitas Pertahanan (Unhan) (2009-2012) Profesor Syarifuddin Tippe menilai penolakan Undang-Undang Cipta kerja atau Omnibus Law wajar terjadi.
Hal ini menurutnya terjadi lantaran proses awal sosialisasi mengenai RUU Cipta Kerja dalam kondis kurang tepat karena masyarakat tengah berkonsentrasi menghadapi pandemic Covid-19.
BACA JUGA: UU Cipta Kerja Memberi Dukungan Sangat Besar kepada UMKM dan Koperasi
“Saya tidak begitu paham tentang content atau subtansi sebuah undang-undang. Yang kami pahami adalah setiap undang-undang yang dibuat, pasti ada pihak yang kontra, itulah pentingnya dialog dan menyikapi semua isu di media sosial dengan arif dan bijak,” seru dia.
Meski begitu, Prof Syarifuddin mengapresiasi pidato Presiden Jokowi terkait UU Cipta Kerja.
BACA JUGA: Hotman Paris Sudah Mempelajari RUU Cipta Kerja, Begini Katanya
"Sebaiknya, sosialisas omnibus law ini gencar dan massif lagi, tidak harus presiden yang bicara, bisa saja menteri terkait atau DPR RI, karena setelah Pidato Jokowi kemarin, publik bisa lebih memahami apa sisi kritis dari Undang-Undang cipta kerja ini,” katanya.
Lebih lanjut, Guru Besar Manajemen Stratejik Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Jakarta ini melihat dari sisi bela negara bahwa semua pihak, baik pro dan kontra, kurang cinta kepada Negara.
BACA JUGA: Calon Suami Ayu Ting Ting Berstatus Duda, Umi Kalsum: Alhamdulillah, Idaman Banget
Prinsip bela Negara yang dikatakannya mengacu lima hal. Pertama pancasila, kedua kesadaran berbangsa, ketiga cinta tanah air, keempat rela berkorban dan kelima tanpa pamrih.
"Hemat saya, sebaiknya pemerintah instropeksi dalam setiap momen mengeluarkan kebijakan harus selalu merangkul berbagai pihak secara komprehesif dan memperhatikan faktor sejarah perburuhan dengan baik,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Jaya Baya ini.
Dalam memasuki era perang informasi, dia juga mengimbau masyarakat agar lebih cermat dan bijak dalam menggunakan medsos.
“Jangan terburu-buru bersikap. Apalagi tindakan yang bisa memperuncing perbedaan, sikapi setiap kebijakan dengan positive thinking, termasuk undang-undang omnibus law, yang menggabungkan 11 urusan, kalau saya lihat dari pidato Pak Jokowi semua positif. Tapi kita tidak tahu nanti pelaksanaannya bagaimana. Saya berharap pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip bela Negara dan mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai warga Negara,” harapnya.
"Apa yang kita terima di media sosial, jangan langsung kita forward, tapi lihat, pelajari, filter dulu sebelum disebar. Ini bisa menimbulkan miss persepsi dalam menerima dan melihat sesuatu,” seru pria yang sempat santer diisukan menjadi kandidat Menhan itu.
Terakhir, dia berharap TNI, Polri, dan semua kesatuan strategis bangsa memperkokoh kesatuan dan persatuan. Jangan sampai ada perpecahan.
"Kalau kita saling sikut menyikut, saling iri hanya karena kekuasaan, sungguh kerdilnya kita. Jaga bangsa ini dari ancaman internal dan eksternal, luar biasa besarnya bangsa ini. Kekuatan kita ada di masyarakat, semua komponen strategis bangsa ini harus bersatu jangan mau diadu domba oleh sebuah kepentingan yang tidak jelas siapa yang punya. Semua menahan diri,” tutupnya.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy